SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mendukung penuh terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, yang siap memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta yang siap mengikuti laporan keuangan kepada BPK dan Inspektorat.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, bahwa pihaknya sangat menyetujui apabila Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana untuk memberikan Bosda atau subsidi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain, meningkatkan SDM di Kabupaten Tangerang.
Rencana tersebut juga diyakini Kholid, bisa memecahkan persoalan blind spot zonasi yang terjadi. Pasalnya, masyarakat berlomba masuk ke sekolah negeri dikarenakan biaya pendidikan yang gratis. Maka, ketika sekolah swasta diperlakukan sama, bukan hal tidak mungkin permasalahan PPDB bisa terselesaikan.
“Insya Allah, APBD Kabupaten Tangerang masih bisa. Kalau memang yang jadi persoalan terkait dengan SDM dalam rangka untuk pelaporan dan lain sebagainya, ini sudah menjadi konsekuensi. Setiap APBD yang muncul satu perak harus di LPJ (Laporan Pertanggungjawaban). LPJ itu harus diaudit oleh BPK ataupun Inspektorat. Ini sesuatu yang wajar dan wajib dilakukan oleh siapapun, baik si penerima atau si pelaksana,” bebernya.
Menurut Kholid, sistem pendidikan di Kabupaten Tangerang saat ini perlu ada pembenahan, supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Selain itu, kata Kholid, kalaupun ada persoalan lain yang berkaitan dengan sistem zonasi dan lainnya, akan segera dievaluasi atau dengan membuat usulan program baru.
BacaJuga :
“Dengan begitu, saya meyakini pemerintah bisa memenuhi apa yang diusulkan jika program baru dengan melakukan subsidi untuk kebutuhan pendidikan,” kata Kholid.
Senada, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ahyani menmbahkan, pihaknya juga akan mendorong agar rencana tersebut bisa terealisasikan. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan.
“Kita akan dorong. Dan kalau permasalahannnya dari laporan keuangan, ya memang harus mengikuti aturan,” tukasnya.
Sebelumnya dibritakan, Satelit News bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berani memberikan subsidi BOSDA kepada sekolah-sekolah swasta, asalkan pihak sekolah swasta mau melakukan laporan pertanggung jawaban berdasarkan skema laporan BOSDA kepada BPK.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa saja memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasata. Namun pihak sekolah swasta harus belajar untuk memahami laporan pertanggung jawaban laporan keuangan penggunaan APBD Kabupaten Tangerang.
“Buat kita, Pemerintah Daerah tidak ada masalah. Tapi perlu digaris bawahi, laporan pertanggung jawaban BOSDA dari APBD harus mengikuti skema laporan keuangan BOSDA kepada BPK. Kalo mau, ayo dari swasta belajar dulu,” kata Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, kepada Satelit News, Rabu (26/7).
Lanjut Zaki, laporan itu selalu menjadi kendala. Kata Zaki, jangankan yang baru seperti sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah negri saja masih ada temuan baik di SDN ataupun SMPN di setiap tahunnya dalam penggunaan BOS ataupun BOSDA.
“Ini menjadi catatan, kalau mereka mau, tidak ada masalah buat kita, Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tapi mereka siap atau tidak, karena kan sistemnya tahun ini dicairkan, pemeriksaannya baru tahun depan. Uangnya udah pada kemana, suruh balikinnya tahun depan, nah itu yang sering menjadi kendala,” ujarnya. (alfian/aditya)
