SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah daerah terus didorong agar mempercepat realiasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Percepatan ini dibutuhkan agar target pembangunan dan pelayanan yang sudah ditetapkan pemda bisa tercapai memasuki semester II tahun anggaran 2023.
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 sebanyak Rp 679,81 triliun atau 54,88 persen. Jumlah ini masih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yakni Rp 684,05 triliun atau 59,41 persen.
Sementara, realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023, yakni sebesar Rp603,79 triliun atau 46,71 persen. Dalam angka persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama, yaitu 48,11 persen. Meski pada 2022 jumlahnya lebih sedikit, yakni Rp 586,65 triliun.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, penyebab rendahnya realisasi APBD yang masih banyak berulang adalah keterlambatan lelang. Sejatinya masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan e-katalog, katalog lokal, toko daring, dan lelang dini. Kemendagri terus mendorong daerah memercepat realisasi APBD memasuki semester II Tahun Anggaran 2023.
“Lelang dini bisa dilakukan sejak tahun sebelumnya, pada saat KUA-PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Selain itu, penggunaan e-Katalog harus disertai dengan segera melakukan pembayaran,” ujar Fatoni.
Selain itu, upaya meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting dalam mempercepat realisasi APBD. Hal ini agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan keuangan. Tak hanya itu, penagihan pembayaran terhadap kegiatan perlu disesuaikan dengan kemajuan fisik kegiatan. Hal ini diperlukan untuk mencegah penagihan di akhir tahun.
Baca Juga: Kemendagri Berikan Penghargaan Creative Financing Kepada Pemprov Banten
Daerah juga perlu membuat target realisasi APBD dan memastikannya dapat tercapai. Hal ini seperti pada triwulan pertama yang menargetkan realisasi sebanyak 20 persen, triwulan kedua 50 persen, triwulan ketiga 80 persen, dan triwulan keempat mendekati 100 persen. Fatoni juga membeberkan sejumlah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang realisasi APBD-nya masih rendah (lihat di bawah ini). (jpg)
Di tingkat provinsi, realisasi pendapatan terendah, yakni:
– Papua Pegunungan
– Sulawesi Tengah
-Maluku Utara
– Jambi
Baca Juga: Kemendagri Dorong Pemda Percepat Elektronifikasi Transaksi demi Cegah Kebocoran Pendapatan
-Papua Selatan
-Sumatera Selatan
– Maluku
– Sulawesi Tenggara
– Aceh
-Sulawesi Utara
Di tingkat kabupaten, yakni:
-Nduga
-Raja Ampat
– Kepulauan Sula
Jayawijaya
-Mamberamo Raya
-Ende
-Tapin
-Pulau Taliabu
– Halmahera Selatan
– Halmahera Barat
Kemudian di tingkat kota, yakni:
-Tual
Ternate
-Makassar
-Tidore
-Kepulauan
-Ambon
-Pematang Siantar
-Kupang
-Banjarmasin
-Balikpapan
-Mojokerto
Provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni:
Papua Selatan
Papua Pegunungan
Papua Tengah
Papua Barat Daya
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Kalimantan Tengah
Sulawesi Tengah
Sumatera Selatan
Di tingkat kabupaten, yakni:
-Nduga
-Tolikara
-Boven Digoel
-Mimika
-Nabire
-Puncak Jaya
-Mamberamo Raya
-Kepulauan Sula
-Mahakam Ulu
-Mappi
Kemudian di tingkat kota, yakni:
-Makassar
-Tual
-Bontang
-Pasuruan
-Surabaya
-Ambon
-Kupang
-Padang
-Panjang
-Tidore
-Kepulauan Balikpapan
