SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Indonesia memasuki periode kemarau dengan risiko berlapis. Fenomena El Nino berpotensi membuat sejumlah wilayah mengalami kekeringan lebih panjang, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, memperburuk kualitas udara, hingga menekan sektor pangan.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan dampak El Nino akan semakin terasa ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.
El Nino 2026 diperkirakan memiliki peluang kuat hingga 98 persen. Puncak periode kering diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September.
“Kalau bertepatan dengan El Nino musim kemaraunya, menyebabkan hujannya lebih sedikit, kemudian kemaraunya lebih kering, dan periodenya lebih panjang,” ujar Faisal dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan analisis BMKG, peluang curah hujan rendah di bawah 50 milimeter per bulan cukup besar terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi itu diprediksi melanda Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, dan Papua bagian selatan.
“Hujannya tahun ini akan lebih rendah dibanding rata-rata dari 30 tahun terakhir,” kata Faisal.
BMKG menegaskan El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena berbeda. “Satu hal yang perlu diketahui bahwa fenomena El Nino dan musim kemarau itu dua hal yang berbeda,” kata Faisal.
Menurut dia, El Nino dapat berlangsung sekitar 9 hingga 12 bulan, tetapi tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Dampaknya bergantung pada apakah El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau atau musim hujan.
Baca Juga: Kekeringan Meluas di Tangsel, 421 KK Terdampak dan 576 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan
“El Nino itu 9 sampai 12 bulan bukan berarti kita akan kemarau selama 9 sampai 12 bulan. Musim kemarau tetap akan berlangsung sampai kira-kira Oktober, dan yang kita waspadai ketika musim kemarau itu bersamaan terjadinya dengan fenomena El Nino,” ucapnya.
Selain mengganggu ketersediaan air, El Nino berisiko menekan produksi pangan. Kemarau panjang dapat mengganggu jadwal tanam, menurunkan produktivitas, hingga meningkatkan risiko gagal panen yang berdampak pada kenaikan harga komoditas.
Faisal mengatakan BMKG terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap inflasi pangan. “Ketika terjadi kemarau panjang, risiko penurunan produktivitas itu akan berdampak pada kenaikan harga komoditas,” ujarnya.
Selain dengan Bank Indonesia, BMKG bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengintegrasikan data iklim dalam perencanaan ekonomi nasional, termasuk memperkuat cadangan pangan dan pemantauan produksi.
BMKG juga mendampingi pemerintah daerah dan dinas pertanian dalam memetakan risiko tanaman, termasuk memilih varietas yang sesuai dengan kondisi air. “Nah ini ada beberapa varietas yang kebutuhan airnya tinggi, ada yang sedang hingga sedikit, ini nanti bisa dipilih mana yang lebih berisiko rendah,” tutur Faisal.
Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan risiko memburuknya kualitas udara. Atmosfer yang kering dapat membuat polutan lebih mudah terakumulasi, terutama dari emisi kendaraan.
Baca Juga: BPBD Kabupaten Lebak Sudah Salurkan 382 Ribu Liter Air kepada Warga
“Yang perlu kita waspadai terkait dengan penumpukan polutan dari sumber lokal, sehingga perlu pengendalian emisi kendaraan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum,” kata Faisal.
Salah satu perhatian utama adalah paparan partikulat halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke sistem pernapasan dan berpotensi mencapai aliran darah. “Sistem prediksi dan peringatan dini berbasis particulate matter 2.5 ini kalau terhirup manusia masuk ke aliran darah, ini juga cukup membahayakan,” ujarnya.
Paparan polusi berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Suhu ekstrem selama periode kering juga dapat memicu penyakit terkait panas seperti heatstroke.
“Tentunya akan banyak potensi terjadinya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kemudian juga peningkatan penyakit terkait panas seperti heatstroke,” kata Faisal.
Menghadapi dampak El Nino, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memperkuat koordinasi dengan BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, TNI, Polri, dan pemadam kebakaran.
“Ada BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, semua dikumpulkan untuk mengantisipasi, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Tito.
Mitigasi yang disiapkan meliputi penguatan irigasi, pompanisasi, penyediaan cadangan air, hingga modifikasi cuaca. BMKG juga melakukan pendampingan melalui 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT), sementara pemerintah menjaga cadangan air di 220 bendungan nasional.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dampak El Nino berupa kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
“Kita sudah melaksanakan operasi pemadaman api kebakaran hutan dan lahan, tetapi sampai dengan Juni ini semuanya relatif terkendali,” ujarnya. (rmg/xan)
