SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berlanjut dengan fokus kini bergeser pada pembangunan infrastruktur permanen. Terutama jalan dan jembatan yang masih mengalami kerusakan di sejumlah daerah.
Sejumlah ruas jalan di wilayah seperti Tapanuli Tengah, Agam, dan beberapa titik di Aceh dilaporkan kembali mengalami kerusakan setelah sebelumnya sempat diperbaiki. Kondisi ini dipicu curah hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi. Namun, pada level provinsi dan kabupaten, masih terdapat titik-titik yang membutuhkan penanganan lanjutan.
“Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemerintah daerah atau diambil alih oleh pusat,” kata Tito, usai rapat percepatan rehab-rekon pascabencana Sumatra, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Di sektor pendidikan, pemerintah mencatat 4.922 sekolah terdampak di tiga provinsi tersebut. Sebagian besar telah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar, namun sejumlah sekolah masih beroperasi di bangunan darurat.
“Ada yang masih di sekolah darurat, ada yang menggunakan tenda, dan ada yang menumpang di sekolah lain karena bangunannya rusak berat atau perlu direlokasi,” ujar Tito.
Baca Juga: Tinjau Proyek Turap di Tangsel, Pilar Saga Wanti-Wanti Soal Kualitas
Sementara itu, penanganan pengungsian hampir sepenuhnya tuntas. Pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 97 persen, sehingga hampir tidak ada lagi warga yang bertahan di tenda pengungsian.
Tito menyebut kondisi pengungsian di Sumatera Barat telah selesai lebih awal. Di Sumatera Utara, sempat muncul kembali tenda darurat akibat banjir susulan di Tapanuli Tengah, namun situasi tersebut kini telah tertangani. Di Aceh, pemerintah daerah juga melaporkan seluruh pengungsi telah berpindah ke hunian sementara, termasuk di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pekerjaan pemulihan belum selesai, terutama pada infrastruktur yang menjadi penopang aktivitas warga serta distribusi logistik di wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif di lapangan.
“Kami ingin memastikan program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan. Pengawasan dan monitoring juga terus diperkuat agar tidak ada persoalan yang terlewatkan dalam proses pemulihan,” kata Pratikno.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028. Dari jumlah tersebut, Rp38,9 triliun dialokasikan pada 2026 untuk pemulihan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sektor ekonomi di tiga provinsi terdampak.
Baca Juga: Pengerjaan Perbaikan Jalan Iskandar Muda Neglasari Dimulai
Di sisi lain, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial hampir Rp1 triliun kepada sekitar 82.000 penerima manfaat di 10 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Hampir Rp1 triliun yang kita salurkan kali ini, dan akan kita teruskan jika datanya sudah tuntas,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Penyaluran tersebut mencakup enam daerah di Aceh (Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Kota Langsa), tiga di Sumatera Utara (Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga), serta satu di Sumatera Barat (Padang Pariaman).
Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial ekonomi, hingga jaminan hidup selama tiga bulan. Data penerima diverifikasi pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Bencana besar yang melanda Pulau Sumatra merupakan bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Dipicu oleh Siklon Tropis Senyar, peristiwa ini berdampak masif di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana ini menimbulkan kerugian material dan korban jiwa dalam skala besar. Menurut data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 Januari 2026, tercatat sedikitnya 1.204 orang meninggal dunia dan 140 orang lainnya hilang. Selain itu, lebih dari 8.000 orang mengalami luka-luka.
Bencana tersebut diperkirakan berdampak langsung pada lebih dari 3,3 juta jiwa dan memaksa hingga 1 juta orang mengungsi, tersebar di 50 kabupaten/kota di ketiga provinsi terdampak. Sedikitnya 1.900 fasilitas umum rusak, termasuk 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor, serta 734 jembatan. (rmg/xan)
