SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green berdampak terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana melakukan penyesuaian volume pekerjaan infrastruktur karena meningkatnya biaya pelaksanaan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja mengatakan kenaikan harga BBM mempengaruhi harga satuan berbagai kegiatan yang dibiayai pemerintah daerah. Katanya, kondisi tersebut membuat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan evaluasi ulang terhadap anggaran yang telah disusun.
“Setiap kegiatan atau proyek akhirnya kita hitung ulang. Terutama di OPD-OPD besar seperti Bina Marga, DTRB, Perkim dan beberapa OPD lainnya yang kegiatannya relatif banyak,” kata Soma Atmaja, Selasa (16/6).
Menurutnya dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga berimbas pada kenaikan berbagai komponen biaya lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Soma menjelaskan salah satu langkah yang kemungkinan ditempuh adalah mengurangi volume pekerjaan tanpa menurunkan kualitas hasil pembangunan.
“Kebijakan tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan memaksakan volume awal dengan risiko kualitas pekerjaan menurun, ” tukasnya.
Dirinya menjelaskan, jalan yang tadinya direncanakan 100 meter, mungkin dengan perubahan harga menjadi 90 meter. Meski demikian, Soma memastikan proyek-proyek yang telah menjadi prioritas pembangunan daerah tetap akan dilaksanakan. Katanya, penyesuaian hanya dilakukan pada volume pekerjaan agar anggaran yang tersedia tetap mencukupi.
Baca Juga: Proyek Hutan Bambu Dianggap Mubazir, Ini Penjelasan Pemkab Tangerang
“Kira-kira begitu. Mau tidak mau karena harganya sudah berubah. Insya Allah pembangunan prioritas tidak terganggu. Yang berubah volumenya saja,” ujarnya.
Selain proyek infrastruktur, kenaikan BBM juga diperkirakan berdampak terhadap biaya operasional kendaraan dinas dan layanan publik. Pemerintah Kabupaten Tangerang bahkan mengakui belum sepenuhnya siap menghadapi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang terjadi saat ini.
BeritaTerbaru
Soma mengatakan pemerintah daerah akan melakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran, termasuk kemungkinan mengusulkan tambahan anggaran pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.
“Kita harus menghitung ulang. Walaupun sekarang belum, tapi ke depan harus dihitung kembali. Mungkin melalui anggaran biaya tambahan tahun 2026,” katanya.
Dia menambahkan dampak kenaikan BBM cukup terasa pada sektor pelayanan publik yang mengandalkan kendaraan operasional, seperti armada pengangkut sampah yang menggunakan bahan bakar nonsubsidi. Untuk menekan beban pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Tangerang sebelumnya telah menerapkan kebijakan efisiensi melalui sistem sewa kendaraan dinas bagi pejabat eselon II dan sebagian eselon III. Katanya, selain mengurangi biaya perawatan, sebagian kendaraan yang digunakan juga telah menggunakan teknologi hybrid yang dinilai lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.
“Kita sudah mulai efisiensi sejak dua tahun lalu. Mobil dinas pejabat sebagian besar sudah menggunakan sistem sewa dan ada yang menggunakan kendaraan hybrid. Setelah dihitung, biayanya lebih murah,” kata Soma.
Baca Juga: Tinjau Proyek Turap di Tangsel, Pilar Saga Wanti-Wanti Soal Kualitas
Menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Memed Chumaidi mengatakan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang memiliki dampak berantai terhadap berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur daerah.
Dalam pelaksanaannya, harga BBM berpengaruh terhadap biaya transportasi material, mobilisasi alat berat, distribusi logistik, hingga biaya operasional tenaga kerja di lapangan. Tentunya, kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan meningkatnya biaya pelaksanaan proyek dibandingkan dengan perencanaan awal yang telah disusun.
“Akibatnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, ” kata Memed Chumaidi.
Memed mengatakan dalam konteks evaluasi ini tentunya Pemerintah Kabupaten Tangerang bukan berarti mengurangi komitmen terhadap pembangunan, melainkan memastikan bahwa setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Penyesuaian dapat dilakukan melalui peninjauan ulang skala prioritas, pengaturan tahapan pelaksanaan proyek, serta optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia, ” katanya.
Dirinya juga mengusulkan lima solusi yang dapat menjadi pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Di antaranya, menetapkan skala prioritas pembangunan yang artinya mendahulukan proyek yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Kemudian mengkaji kembali rencana anggaran biaya (RAB) untuk menyesuaikan dengan kondisi harga terbaru. Memperkuat pengawasan proyek untuk mengurangi pemborosan, keterlambatan, dan pekerjaan ulang. Mendorong kolaborasi pendanaan dengan pihak-pihak swasta.
“Dan menggunakan metode konstruksi yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan, ” ujarnya. (alfian)
