SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mulai melakukan penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Langkah ini dilakukan menyusul temuan jumlah dapur yang dinilai melebihi kebutuhan dan berpotensi membebani anggaran negara.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang beroperasi. Padahal, untuk melayani sekitar 63 juta penerima manfaat, kebutuhan ideal hanya sekitar 21 ribu dapur dengan asumsi satu dapur melayani maksimal 3.000 penerima manfaat.
“Karena itu pembangunan dapur baru kami hentikan sementara. Seluruh dapur yang sudah beroperasi akan dievaluasi,” kata Nanik.
Menurutnya, kelebihan sekitar 6.877 dapur berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang signifikan. Dengan asumsi biaya sewa Rp6 juta per dapur, tambahan beban yang harus ditanggung negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah setiap hari.
BGN juga akan menata ulang pelaksanaan program MBG dengan meninjau kepatuhan setiap dapur terhadap petunjuk teknis dan standar operasional. Dapur yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan kerja samanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah dapur membengkak dari kebutuhan awal sekitar 21 ribu titik menjadi 27.877 titik.
Temuan serupa juga ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari kebutuhan sekitar 2.000 titik SPPG, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik, dengan 6.138 titik di antaranya telah mengantongi surat keputusan dari BGN.
Baca Juga: Komnas HAM Bongkar Tujuh Masalah MBG
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah membuka kemungkinan menutup dapur yang bermasalah. Namun, keputusan baru akan diambil setelah proses inventarisasi dan evaluasi selesai dilakukan.
“Yang menjadi perhatian adalah kepatuhan terhadap aturan, standar operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan,” ujar Prasetyo.
Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya pembahasan terkait penyesuaian anggaran program MBG. Meski demikian, ia belum memastikan besaran anggaran yang akan dikurangi dan menegaskan pemerintah masih menunggu arahan Presiden.
“Kita ikuti keputusan Bapak Presiden,” kata Purbaya. (rm)
