SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Nilai tukar rupiah menembus Rp 18.049 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Di tengah meningkatnya tekanan global dan arus modal keluar dari pasar negara berkembang, Bank Indonesia memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan tekanan terhadap rupiah terutama dipicu meningkatnya ketidakpastian global setelah kembali memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut mempertahankan harga minyak pada level tinggi, meningkatkan risiko inflasi global, serta mendorong investor mengalihkan dana ke aset yang dinilai lebih aman.
Selain faktor eksternal, permintaan dolar AS di dalam negeri juga masih tinggi. Kebutuhan valas terutama berasal dari repatriasi dividen perusahaan dan pembayaran utang luar negeri.
“Selain itu kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri,” ujar Destry dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Pelemahan rupiah juga sejalan dengan tekanan yang dialami sejumlah mata uang di kawasan. Meski demikian, cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang dinilai memadai untuk menjaga stabilitas eksternal. Hingga akhir April 2026, posisi cadangan devisa tercatat sebesar US$ 146,2 miliar.
Untuk meredam gejolak pasar, BI meningkatkan intensitas intervensi melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
BeritaTerbaru
“Intervensi yang berkesinambungan akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi NDF di pasar offshore, transaksi spot dan DNDF di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder,” kata Destry.
Langkah stabilisasi tersebut diperkuat melalui kebijakan moneter yang lebih ketat. Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20 Mei 2026, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik dan menahan tekanan arus modal keluar.
“BI memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik,” ujar Destry.
Bank sentral juga terus memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Kerja sama tersebut telah berjalan dengan sejumlah negara mitra, antara lain Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Menurut Destry, pemanfaatan LCT meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nilai transaksi melalui skema tersebut mencapai sekitar US$ 22,7 miliar pada April 2026, hampir menyamai total transaksi sepanjang 2025 yang sebesar US$ 25,7 miliar. Peningkatan itu dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus menekan risiko volatilitas nilai tukar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi nilai tukar masih berada dalam kendali otoritas moneter. Belum ada kebutuhan untuk mengambil langkah khusus melalui rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Pada dasarnya BI masih menjalankan kegiatan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka,” kata Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Purbaya mengakui pelemahan rupiah akan meningkatkan nilai pembayaran kewajiban luar negeri dalam satuan rupiah. Meskipun kupon atau bunga utang berdenominasi dolar AS tetap, jumlah rupiah yang harus disiapkan untuk pembayaran menjadi lebih besar ketika kurs melemah.
Namun, ia memastikan kondisi tersebut masih berada dalam rentang simulasi yang telah diperhitungkan pemerintah. Saat menyusun APBN 2026, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar sebesar Rp 16.500 per dolar AS dan telah melakukan berbagai skenario terhadap kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, termasuk pelemahan rupiah maupun kenaikan harga energi.
“Fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang,” ujarnya.
Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan intervensi di pasar obligasi negara untuk membantu menjaga stabilitas pasar keuangan. Nilai intervensi yang dilakukan mencapai lebih dari Rp 8 triliun. (rmg/xan)
