SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. BI menaikkan suku bunga acuan hingga 5,75 persen dan memperkuat likuiditas, sementara pemerintah mengembalikan dana Rp281 triliun ke bank-bank BUMN untuk menjaga penyaluran kredit tetap berjalan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara DPR, pemerintah, BI, dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Gedung DPR, Senin (29/6/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, serta Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu itu, para pemangku kebijakan membahas respons terhadap tekanan ekonomi global.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, ketidakpastian global saat ini terutama dipicu gejolak harga komoditas strategis, termasuk minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut berpotensi menekan inflasi dan daya beli masyarakat.
“Ada kesepakatan yang tercapai bahwa yang penting menjaga kestabilan makro ekonomi di jangka pendek karena kita sudah melihat dampak ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya ke inflasi dan daya beli di masyarakat,” ujar Mari dalam konferensi pers.
Menurut Mari, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan kepercayaan investor di tengah tekanan eksternal. “Pelemahan rupiah lebih dari peers kita, berarti kita harus waspadai bagaimana menjaga confidence dan trust,” katanya.
Sejalan dengan itu, BI mengambil sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. “Bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas,” ujar Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.
Baca Juga: Insentif BI Tarik Modal Asing 9,9 Miliar Dolar AS
Untuk meredam tekanan terhadap rupiah, BI telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam satu bulan terakhir hingga mencapai 5,75 persen. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik di tengah arus modal global.
Sejalan dengan itu, aliran dana asing ke pasar keuangan domestik tetap terjaga. Destry menyebut inflow ke portofolio Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejak Januari hingga 26 Juni 2026 naik secara signifikan.
“Dalam satu bulan di Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga 26 Juni 2026 inflow yang masuk untuk portofolio SBN dan SRBI kita sudah mencapai US$9 miliar,” kata Destry.
Selain itu, BI juga memperkuat likuiditas sistem keuangan melalui operasi moneter. Ekspansi likuiditas tercatat meningkat dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei 2026 menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni 2026.
“Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan kondisi anggaran tetap terkendali. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan defisit APBN hingga Mei 2026 berada di level 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan tetap di bawah 3 persen hingga akhir tahun.
Baca Juga: Serangan Siber Tembus Rp111 Triliun, Penyalahgunaan Data, Fraud dan Scam
“Kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%,” kata Juda.
Untuk menjaga likuiditas perbankan, pemerintah memutuskan mengembalikan dana sebesar Rp281 triliun ke bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana tersebut sebelumnya sempat ditarik dan ditempatkan kembali ke Bank Indonesia.
“Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026,” ujar Juda.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga apabila perbankan masih membutuhkan tambahan likuiditas. “Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit,” katanya.
Menurut Juda, langkah tersebut dilakukan karena permintaan kredit masih kuat. Hingga Mei 2026, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,5 persen dan diharapkan tetap berada di level dua digit dalam beberapa bulan ke depan.
“Karena informasi dari perbankan permintaan kredit itu masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit,” ujar Juda. (rmg/xan)
