SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Praktik makelar kasus dan percaloan di birokrasi bukanlah permainan satu pihak. Di balik para broker yang mencari celah, ada pihak internal yang membuka jalan melalui informasi dan kewenangan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut para makelar sebenarnya tidak memiliki kekuatan besar tanpa dukungan dari dalam.
“Mereka ini tidak sakti-sakti amat Bapak-Ibu,” kata Setyo saat peluncuran Program Nasional Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning untuk ASN bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Setyo, istilah makelar kasus, calo, atau broker sering digunakan untuk menggambarkan pihak luar yang dianggap mampu mengatur berbagai urusan. Namun, keberadaan mereka sangat bergantung pada informasi dari orang dalam.
“Sering saya sampaikan ya, mereka selalu beralasan ‘Pak ada Markus (makelar kasus), ada calo, ya ada broker’. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam,” ujarnya.
Pola tersebut, kata Setyo, terlihat dalam sejumlah penyimpangan, termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebocoran informasi internal dapat membuat pihak tertentu mengetahui rencana pengadaan, spesifikasi barang, hingga harga yang akan digunakan.
“Kalau orang dalam sudah ngasih tahu, ‘Woi nanti buka buat pengadaan speknya ini, ini, ini’. Diarahkan. Nanti harga penawarannya sekian-sekian sekian. Dia buatlah itu ya,” katanya.
Baca Juga: Jumlah Terduga Pelaku Penyerangan Bertambah Satu, Kapolres Tangsel Janji Usut Tuntas
Setelah informasi diperoleh, para broker kemudian bergerak mencari pihak yang dapat masuk dalam proses pengadaan. “Merekalah broker, Markus, makelar itu yang kemudian calo itulah yang gerilya, carilah pemain-pemain, carilah vendor, motong harga. Otomatis kualitasnya jadi tidak bagus,” ujarnya.
Setyo menilai persoalan korupsi tidak hanya muncul karena lemahnya sistem, tetapi juga ketika kewenangan dan akses informasi disalahgunakan. Digitalisasi pemerintahan pun tidak otomatis menutup celah jika tidak dibarengi integritas aparatur.
“Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas, digitalisasi itu hanya sebuah alat. Alat bisa diakali,” katanya.
Setyo mengungkapkan, sejumlah perkara yang ditangani KPK menunjukkan sistem elektronik masih dapat dimainkan. “Kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti budaya di lingkungan ASN yang masih mengenal istilah “jabatan basah” dan “jabatan kering”, yakni anggapan bahwa posisi tertentu memiliki peluang keuntungan lebih besar.
“Integritas enggak akan tercapai kalau sumber daya manusianya masih bicara basah dan kering, jabatan basah, jabatan kering,” katanya.
Menurut Setyo, budaya tersebut harus diubah karena jabatan seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab pelayanan, bukan kesempatan memperoleh keuntungan.
Baca Juga: Tembus 600 Kasus Gigitan Hewan, Distan Banten Perkuat Vaksinasi Rabies
Ia juga mengkritik praktik pelayanan publik yang sengaja dibuat lambat atau rumit. “Kalau bisa diperlambat ngapain dipercepat, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah,” tegasnya.
Menurut dia, kondisi itu dapat menjadi pintu masuk berbagai penyimpangan seperti pungutan liar, gratifikasi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan pengaruh. “Mulailah ada gratifikasi, ada conflict of interest, ada trading in influence, ada pungli yang paling kecil,” kata Setyo.
Ia meminta ASN memiliki kepekaan terhadap situasi yang berpotensi membawa mereka pada pelanggaran. “‘Oh ini insting enggak baik nih’. Ibarat kata ‘Oh ini uang hangat nih, oh ini uang panas nih, oh ini akan menjerumuskan’,” ujarnya.
Setyo berharap integritas dan perilaku antikorupsi tidak berhenti sebagai pembelajaran, tetapi menjadi kebiasaan ASN. “Urusan integritas ini saya berharap ini juga bisa menjadi sebuah lifestyle. Gaya hidup yang tadi saya sebutkan adalah bagian daripada budaya,” katanya.
Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan penguatan integritas ASN menjadi kebutuhan penting di tengah masih rendahnya kepercayaan publik. Ia menyebut survei Ipsos menempatkan ASN masuk empat besar profesi yang kurang dipercaya publik.
“Kita ingat bahwa di survei Ipsos tahun kemarin, ASN adalah salah empat dari profesi yang tidak dipercaya. Ya salah nomor empat, ini sangat menyedihkan,” kata Taufiq.
Menurut Taufiq, pembelajaran ASN tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku. “Untuk menjadi orang baik harus belajar, tapi untuk menjadi orang yang jahat juga belajar. Ya dengan membiarkan kebiasaan buruk itu berarti dia belajar menjadi buruk,” ujarnya. (rmg/xan)
