KAWASAN Royal Kota Serang, Banten tak lagi sama. Pecinan-nya Banten itu memang kini lebih rapi dan artistik. Tentu saja tidak kumuh.
Di Minggu malam, 12 Juli 2026 itu, terlihat banyak pengunjung, dan ada juga sejumlah kelompok yang memerankan atau memainkan atraksi dan tontonan mirip ondel-ondel untuk para pengunjung. Tak hanya pinggiran jalan yang ramai dengan pengunjung, pedestrian yang dihiasi lampu-lampu dan bangku-bangku juga padat.
Tapi kedatangan saya di kawasan Pecinan-nya Banten itu bukan untuk belanja, jajan atau pun menikmati keramaian dan beberapa tontonanya, melainkan seperti sebelum-sebelumnya, hendak berbincang dengan Liem Oei Ping, pemilik toko Krakatau, sebuah toko tua yang merupakan salah satu ikon kawasan Royal.
Tema obrolan pun sudah saya siapkan: nasib malang rupiah dan kondisi sosial-politik Indonesia yang masih juga mandek, dan belum beranjak maju.
Kebetulan di toko Krakatau sedang ramai, terutama para pengunjung ibu-ibu dan pasangan suami-istri yang membeli seragam sekolah. Maklum, keesokan harinya anak-anak mereka sudah mulai masuk sekolah.
Karena kondisi ramai tersebut, saya tidak bisa duduk santai sejenak di ruang atau sudut tempat menunggu, seperti sebelum-sebelumnya, sembari menikmati panganan dan menyeruput kopi yang disediakan pemilik toko secara gratis.
Baca Juga: Mitchell Baker Resmi Jadi WNI
Saya langsung masuk ke ruangan di mana pak Wiping, panggilan populer Liem Oei Ping, biasanya berada. Yah di kantornya, tempat ia biasa mengawasi lingkungan semua lantai dan ruangan toko Krakatau melalui CCTV.
Alhamdulillah, saya segera dipersilahkan masuk oleh istrinya, tanpa harus menunggu lama, dan kami mulai berbincang tepat pada pukul 18.50 Waktu Indonesia Banten (WIB).
Seperti biasa, saya-lah yang menjelaskan kenapa memilih tema obrolan dan diskusi ini dan itu. Biasanya, pertimbangan aktualitas dan faktualitas lebih utama, dan lebih mendesak untuk menjadi perhatian dan perbincangan. Dan di Indonesia saat ini, diantara masalah atau persoalan yang mendesak itu adalah malangnya nasib rupiah dan belum majunya kondisi sosial-politik Indonesia, jika tidak dikatakan malah semakin mundur.
Setelah memaparkan argumen dan alasan kenapa saya memilih tema yang berkaitan dengan ekonomi politik Indonesia, dan bukannya kesenian dan kebudayaan, saya pun meminta pendapat umum terlebih dahulu dari pak Wiping: ‘Bagaimana menurut bapak dengan kenyataan ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika?’ Pak Wiping dengan semangat menjawab, ‘Ada banyak faktor, namun terlepas dari banyak faktor tersebut, itu juga merupakan cerminan dari tidak kompetennya pemimpin tertinggi negeri ini dan para pembantunya’.
Ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika tentu saja mendatangkan banyak dampak buruk, seperti melemahnya daya beli masyarakat dan murahnya harga-harga atau komoditas dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, ketimbang barang-barang atau komoditas dalam negari.
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika juga menyebabkan lonjakan biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor, dan akhirnya memicu kenaikan harga barang (inflasi). Tentu juga hal ini meningkatkan risiko kredit macet untuk utang luar negeri, selain menggerus daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Baca Juga: Prabowo Resah Indonesia Belum ke Piala Dunia
Jika kita absen, sebagai contohnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika bagi kehidupan sosial ekonomi Indonesia diantaranya adalah:
Melonjaknya Harga Barang Impor, ketika membeli barang dari luar negeri seperti gawai, kendaraan, pakaian, dan yang lainnya membutuhkan lebih banyak rupiah.
Dalam bidang industri, melemahnya rupiah mengakibatkan naiknya biaya produksi. Industri dalam negeri harus membayar lebih mahal untuk bahan baku impor (misalnya kedelai untuk tahu atau tempe dan gandum untuk roti), yang berujung pada naiknya harga jual ke konsumen, atau ke para pembeli, di saat daya beli masyarakat justru turun.
Maka tak heran, dan ini yang lebih mengkhawatirkan, adalah banyak industri atau usaha yang bangkrut, dan pada akhirnya menciptakan pengangguran, akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Melemahnya nilai tukar rupiah juga menyebabkan inflasi, yaitu mengakibatkan uang masyarakat tidak cukup untuk membeli jumlah barang yang sama seperti biasanya.
Tidak ketinggalan, pemerintah dan perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing harus menyediakan lebih banyak rupiah untuk membayar cicilan mereka.
Singkatnya, melemahnya rupiah mengakibatkan pengeluaran dalam mata uang asing, termasuk biaya sekolah dan pendidikan di luar negeri, tiket pesawat, hingga berwisata ke negara lain menjadi lebih berat saat dikonversikan.
Saat saya tanya bagaimana pendapat pak Wiping tentang elit dan kondisi politik Indonesia, dengan enteng pak Wiping menjawab: elit dan aparat kita kurang amanah, kurang bisa menciptakan trust kepada masyarakat dan para investor, sehingga wajar jika banyak investor kabur dari Indonesia dan menarik investasi mereka dari Indonesia.
Ia juga berpendapat bahwa Indonesia mestinya berani menerapkan hukuman mati untuk para koruptor, seperti Tiongkok. Penegakan hukum di Indonesia, terutama terhadap para koruptor memang masih sangat lemah. Yang ada malah hukum menjadi alat politik para elit.
Menurut sejumlah pengamat dan penulis, ada sejumlah faktor lemahanya hukum di Indonesia, yaitu masih kentara atau kentalnya intervensi kekuasaan dan kepentingan politik, lemahnya integritas serta profesionalisme aparat penegak hukum, aturan yang sering tumpang tindih.
Lembaga-lembaga politik, pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia juga kerapkali menempati ranking teratas dalam praktik korupsi dan peringkat terbawah sebagai lembaga atau institusi yang dipercayai publik.
Fenomena benturan atau perang antara POLRI dan kejaksaan beberapa waktu lalu adalah cerminan nyata bahwa institusi atau apparatus negara justru korup.
Tak lupa, di sela-sela diskusi, kami masih bisa santai atau berekspresi, seperti membaca puisi sembari menikmati kopi.
Budaya diskusi dan perbincangan membahas hal-hal yang memang penting bagi kemajuan masyarakat dan bangsa memang harus digiatkan dan digalakkan, karena selain untuk meningkatkan rasa peduli kita kepada diri kita sendiri dan masyarakat kita, juga bisa memberikan edukasi politik dan pencerahan bagi publik, atau siapa saja yang turut serta dalam perbincangan dan diskusi. (*)
*(Peminat Kajian Kebudayaan)
