SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Guna menghemat dan menghindari potensi pemborosan anggaran, pemerintah disarankan menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Saran tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.
“Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar,” kata Charles.
Menurut dia, momentum libur sekolah yang akan datang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan program MBG sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. “Evaluasi ini penting agar pemerintah bisa melihat secara objektif apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IX DPR juga meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dalam program MBG.
Ia mengatakan, audit perlu mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga tata kelola pengadaan. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan yang menimpa peserta program. “Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen,” katanya.
Ia juga menegaskan keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat maupun besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak-anak yang menjadi sasaran program. “Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar,” kata Charles.
Baca Juga: Korwil BGN Lebak Apresiasi Sinergi Elemen Masyarakat Kawal Program MBG
Menurut dia, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi anak-anak yang membutuhkan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, BGN akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program MBG. Langkah itu dilakukan untuk memastikan program benar-benar menyasar anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.
BeritaTerbaru
Menurutnya, sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat program tersebut. “Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” kata Nanik.
Nanik juga mengatakan, pihaknya saat ini akan menghentikan sementara pembangunan dapur. BGN juga akan melakukan evaluasi seluruh SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. “Makanya kami hentikan sekarang sementara pembangunan dapur baru. Kami evaluasi lagi dapur yang sekarang operasional 27.877,” ujarnya.
Selain itu, Nanik menambahkan, pihaknya akan menutup SPPG yang tidak sesuai petunjuk pelaksanaan teknis. “Kita akan tata ulang, mana yang sesuai juknis dan SPPG mana yang tidak sesuai juknis. Yang tidak sesuai Juknis kita akhiri kontraknya,” imbuhnya. (rm)
