SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Evaluasi pemerintah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan jumlah dapur yang berkembang jauh di atas target awal. Pemerintah menyebut praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut mendorong jumlah dapur membengkak dari 21.000 menjadi 27.877 titik.
Temuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi evaluasi MBG di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
“Saudara-saudara sekalian, program MBG kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini,” ujar Zulhas.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah bertambahnya jumlah titik SPPG di luar desain awal. “Terjadi jual-beli titik yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” katanya.
Pertumbuhan jumlah titik yang melampaui target berpengaruh terhadap kebutuhan operasional. Zulhas memberi ilustrasi bahwa setiap dapur memperoleh dukungan operasional sekitar Rp6 juta per hari. Dengan tambahan ribuan titik di luar perencanaan awal, kebutuhan pembiayaan disebut berpotensi meningkat signifikan.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun. Ini yang perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Belum Daftar SLHS, 1.999 Dapur MBG Ditutup Sementara
Pembengkakan jumlah titik juga ditemukan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Jika pada rancangan awal jumlah SPPG di wilayah tersebut diperkirakan sekitar 2.000 titik, data evaluasi mencatat jumlahnya berkembang menjadi 8.617 titik.
Dari angka tersebut, sebanyak 6.138 titik telah memperoleh Surat Keputusan (SK) pembangunan dari Badan Gizi Nasional (BGN), sementara realisasi pembangunan yang telah selesai baru sekitar 1.700 titik.
“6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN. Kalau sudah ada SK maka investornya ini taruh di bank. Nah ini padahal dari 2.000 menjadi 8.617,” kata Zulhas.
Ia menyebut sebagian investor menggunakan SK tersebut dalam proses pembiayaan melalui perbankan. Pemerintah menilai perkembangan jumlah titik perlu ditata kembali agar penerbitan SK dan realisasi pembangunan berjalan lebih selaras.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah melakukan penataan ulang pelaksanaan MBG. Seiring proses evaluasi, pemerintah juga melakukan perubahan struktur manajemen BGN dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai kepala yang baru untuk memimpin pembenahan tata kelola.
Zulhas memperkirakan proses penataan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. “Perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya, satu bulan penataan, yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini, antara lain temuan-temuannya Bu Nanik tadi dilaporkan dan dia sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut,” ujarnya.
Baca Juga: Sekolah PJJ, 316 SPPG Kabupaten Tangerang Ubah Distribusi MBG
Selain soal jumlah dan tata kelola dapur, pemerintah juga melakukan refocusing penerima manfaat MBG. “Kita perlu refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan dalam satu bulan ini (penataan), sekolah-sekolah yang elite memang enggak memerlukan Makan Bergizi ya tentu nanti akan dilihat,” kata Zulhas.
Ia menambahkan, evaluasi juga akan diarahkan untuk memastikan kelompok yang lebih membutuhkan namun belum menerima program bisa menjadi prioritas utama. “Yang memerlukan belum dapat, tapi yang enggak perlu dapat ini akan ditata lebih lanjut.,” ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penataan tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga operasional di lapangan. Pemerintah membuka kemungkinan berbagai langkah penyesuaian, termasuk mengevaluasi titik SPPG yang jumlahnya melampaui perencanaan.
Namun belum ada keputusan mengenai penutupan titik tertentu. “Ya pasti salah satunya arahnya ke sana. Tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan evaluasi tidak akan dilakukan semata berdasarkan jumlah titik, melainkan juga mempertimbangkan kondisi operasional masing-masing SPPG serta kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Selama proses penataan berlangsung, layanan MBG yang telah berjalan akan tetap beroperasi agar distribusi kepada penerima manfaat tidak terganggu.
Rakor terbatas tingkat menteri terkait MBG juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. (rmg/xan)
