SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah kembali meluncurkan Program Magang Nasional (PMN) 2026 dengan skala yang lebih besar serta peningkatan jumlah peserta. Program ini menawarkan uang saku setara gaji berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, bergantung pada upah minimum kabupaten/kota (UMK) lokasi penempatan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, besaran uang saku tersebut disesuaikan dengan standar upah di daerah masing-masing tempat peserta magang bekerja di perusahaan mitra. “Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja,” ujar Teddy.
Teddy menjelaskan, PMN merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih cepat terserap ke dunia kerja, termasuk sarjana, penyandang disabilitas, serta peserta dari berbagai latar profesi. “Salah satu PR pemerintah adalah bagaimana lulusan S1 bisa langsung kerja dan mendapat penghasilan,” kata Teddy.
Selain memperoleh penghasilan, peserta akan menjalani masa magang selama enam bulan di perusahaan mitra yang tersebar di sekitar 8.800 perusahaan BUMN maupun swasta di berbagai daerah. Peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan keterampilan kerja. “Peserta dilatih dan didampingi oleh mentor agar skill bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga profesi lain dan saudara kita dari difabel,” ujarnya.
Pada 2026, jumlah peserta PMN ditingkatkan menjadi 150 ribu orang, dari sebelumnya 100 ribu peserta pada 2025. Teddy menyebutkan, pelaksanaan tahun pertama menunjukkan hasil positif. Dari 100 ribu peserta, sekitar 30 persen atau 30 ribu orang berhasil direkrut menjadi pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu, sekitar 30 persen lainnya masih menunggu proses rekrutmen lanjutan dalam dua hingga tiga bulan setelah program.
“Artinya program ini adalah jembatan nyata bagi lulusan untuk dapat langsung bekerja dan memperoleh penghasilan,” ujarnya. Di sisi lain, pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) mengapresiasi peluncuran PMN 2026 yang dinilainya menjawab persoalan utama lulusan baru di Indonesia, yakni sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Namun ia mengingatkan agar program ini tidak berhenti pada tahap magang semata. “Ini program bagus, harus diakui. Tapi jangan sampai setelah magang, lapangan kerjanya tidak ada,” ujar Hensa.
Baca Juga: Dasco: Perpres Perlindungan Ekosistem Ojol Resmi Dirilis
Ia menilai, komunikasi pemerintah dalam menjelaskan program ini sudah cukup jelas, mulai dari jumlah peserta hingga mekanisme pelaksanaan. Namun, menurutnya, hal tersebut juga meningkatkan ekspektasi publik terhadap keberhasilan program. Hensa juga menyoroti tingkat penyerapan tenaga kerja dari peserta angkatan 2025. Meski 30 persen telah terserap menjadi pekerja, ia menilai pemerintah tetap perlu memperhatikan nasib peserta lainnya.
“Jangan angka 30 persen itu dijadikan tepuk tangan, sementara 70 persen lainnya jadi catatan kaki,” katanya. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program, termasuk kemungkinan pembukaan angkatan berikutnya serta perluasan peluang kerja bagi peserta.
Selain itu, Hensa meminta pemerintah memastikan keterlibatan dunia industri benar-benar berjalan efektif, sehingga peserta tidak hanya menjalani magang, tetapi juga memperoleh pengalaman yang dapat meningkatkan peluang kerja. “Jangan sampai peserta hanya jadi anak magang tanpa kejelasan setelahnya,” ujarnya.
Menurutnya, Program Magang Nasional harus dikawal agar tidak hanya kuat dalam angka dan komunikasi publik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja muda. “Jangan sampai program ini hanya gagah di angka, ramai di konferensi pers, tapi di lapangan pesertanya tidak mendapat pekerjaan,” pungkasnya. (rm)
