SATELITNEWS.COM, SERANG–Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot, DPRD Banten akhirnya mengetuk palu pengesahan Raperda APBD perubahan 2023 sebesar Rp11,86 triliun. Angka itu meningkat sebesar 3,80 persen dari target APBD murni tahun anggaran 2023 sebesar sebesar Rp11,54 triliun.
Meski ada peningkatan, namun postur APBD perubahan yang baru disahkan ini mengalami defisit sebesar Rp68,90 miliar lebih yang bersumber dari selisih antara komponen pendapatan sebesar Rp11,86 triliun lebih dengan komponen belanja sebesar Rp11,93 triliun lebih. Seusai rapat paripurna pengesahan, Minggu (24/9), Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, untungnya defisit tersebut ditutup dari surplus pembiayaan sebesar Rp68,90 miliar lebih, sehingga perubahan APBD 2023 ini mencapai keseimbangan sebesar Rp12,33 triliun lebih.
“Artinya kondisi keuangan kita secara cashflow cukup terjaga dengan baik,” ujarnya.
Setelah mendapat pengesahan, lanjut Al, selanjutnya Raperda ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan evaluasi. Al juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi, masukan, kritikan dan dukungan terhadap raperda tersebut. Hal ini dipahami sebagai upaya positif dalam rangka penyempurnaan ke arah yang lebih baik dengan dilandasi semangat kebersamaan guna mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai.
“Ini semata-mata bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemprov Banten,” katanya.
Selanjutnya, tambah Al, Raperda APBD perubahan 2023 ini diprioritaskan untuk belanja dalam rangka memulihkan ekonomi, menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka serta dapat meningkatkan sumber daya masyarakat Banten sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024.
Baca Juga: Sambut Pileg 2029, Golkar Banten Siapkan Strategi Lebih Awal
“Selanjutnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat Banten bagi sekolah SMK dan SMA, penambahan ruang kelas baru. Sedangkan untuk pembangunan sekolah SMK dan SMA baru dapat dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan kesiapan kelengkapan pembangunan terutama kesiapan lahan,” jelasnya.
Sebagai informasi, selain Rapat Paripurna DPRD Banten terkait pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023.
Rapat Paripurna tersebut juga membahas terkait Penetapan Perubahan Keputusan DPRD tentang Propemperda Provinsi Banten Tahun 2023, Pengambilan Keputusan atas Persetujuan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Banten TA 2024 dan Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Provinsi Banten TA 2024.
Dalam kesempatan ini, Al Muktabar menyampaikan bahwa pembangunan tahun 2024 dilakukan secara terintegrasi yang memperhatikan basis kewenangan pemerintah dengan beberapa pendekatan. Dimana, sasaran pembangunan ini juga diharmonisasikan melalui berbagai forum yang bertujuan untuk menciptakan program pembangunan yang selaras.
“Perencanaan APBD ini pada dasarnya dilakukan sebagai pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang kami koordinasikan untuk mengoperasikan program secara serempak,” ungkap Al.
Tidak hanya itu, sebagai upaya pembangunan Al Muktabar juga menyampaikan Provinsi Banten akan terus berupaya melakukan intesifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui inovasi pembayaran berupa upaya penagihan, dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan insentif bagi daerah wajib pajak.
Baca Juga: Pengamat Dukung Gaji PPPK Paruh Waktu Dianggarkan Pemprov Banten pada 2027
“Selain dalam rangka pelayanan kepada masyarakat juga dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah ke depan. Kita berharap kondisi perekonomian masyarakat dapat tumbuh hingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Sedangkan dalam alokasi belanja hampir seluruhnya dipenuhi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Dimana alokasi tersebut terdiri dari belanja pegawai untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta aparatur sipil negera, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial, serta pendanaan untuk pilkada serentak tahun 2024.
“Dan itu semuanya adalah komponen dari belanja operasi, sehingga belanja operasi relatif lebih besar dibandingkan dengan belanja modal,” jelasnya.
Selain itu, dalam menciptakan pembangunan masyarakat yang sejahtera Al Muktabar juga menyatakan bahwa Anggaran belanja 2024 juga difokuskan pada penanggulangan dampak El Nino. Melalui anggaran Dana Alokasi Khusus itu (DAK), ia harap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita juga telah menetapkan kedaruratan kekeringan berdasarkan usulan Kabupaten/Kota. Kita menggulirkan agenda yang sebelumnya kita telah melakukan langkah teknis untuk mendukung kegiatan terkait kekurangan air,” pungkasnya. (lutfi)
