SATELITNEWS.COM, SERANG – Memasuki semester II tahun anggaran 2023, Pemprov Banten mendapatkan apresiasi penghargaan atas kinerja yang dilakukan.
Penghargaan itu, diberikan Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan dana insentif fiskal pada tiga kategori, kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting dan kinerja percepatan belanja daerah.
Bantuan insentif fiskal pada kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, sebesar Rp6.899.577.000, kategori kinerja penurunan stunting sebesar Rp5.723.149.000 dan kategori kinerja percepatan belanja daerah sebesar Rp5.724.561.000, dengan total seluruhnya dana bantuan yang diterima Pemprov Banten mencapai Rp18.337.287.000.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, bantuan insentif fiskal itu akan digunakan sesuai dengan kategorinya masing-masing serta untuk mendukung kinerja Pemprov Banten dalam mensukseskan berbagai program mandatory.
“Sesuai dengan KMK Nomor 350 Tahuan 2023 untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang akan kita masukkan di APBD perubahan 2023 yang akan disesuaikan setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri,” tandas Rina.
Berdasarkan data BPS Provinsi Banten. BRS No. 36/07/36/Th.XVII, 17 Juli 2023, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode Maret 2023 mencapai 826,13 ribu orang.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 12,11 ribu orang. Sementara jika di bandingkan dengan September 2022 menurun 3,5 ribu orang.
Namun secara persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 6,17 persen, meningkat 0,01 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,07 persen poin terhadap September 2022.
Berbeda dengan data yang disampaikan Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang menyatakan perkembangan kemiskinan ektrem Provinsi Banten pada periode September 2022, berada pada posisi empat besar terendah dengan total 57,38 ribu jiwa atau 0,43 persen, dibawah angka nasional sebesar 1,74 persen.
Ada tiga strategi besar yang dilakukan Pemprov Banten, dalam menurunkan angka kemiskinan ektrem yang melibatkan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemprov Banten, dengan menggiatkan dukungan anggaran tahun 2023 mencapai Rp2,313 Triliun lebih difokuskan pada beberapa program mandatory yang saling berkesinambungan, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi.
Strategi pertama menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,692 Triliun, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar Rp66,497 Miliar dan terakhir meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp554 juta. Dengan realisasi pada triwulan kedua mencapai Rp214 Miliar lebih dan triwulan kedua sebesar Rp727 Miliar.
Kemudian, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen. Lalu di tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen atau turun sebesar 4,5 persen.
Capaian penurunan angka stunting tahun 2021, di Provinsi Banten sebesar 24,50 persen dan pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 24,0 telah telah terealisasi sebesar 20,0 persen.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Mengacu data yang terinput di aplikasi e-dasawisma tercatat by name by address, tercatat sebanyak 29.794 anak mengalami stunting. Sampai semester pertama ini yang dinyatakan sudah pulih mencapai 19.055 anak, sedangkan sisanya sebanyak 10.739 anak masih dalam penanganan.
Sehingga ditargetkan pada tahun 2023 ini estimasi prevalensi stunting sebesar 12,63 persen, di bawah rata-rata angka nasional.
Ada lima langkah strategi Pemprov, dalam percepatan penurunan stunting. Pertama peningkatan komitmen dan visi kepemimpin-an di kementerian/ lembaga, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/kota, dan Pemerintah Desa. Lalu peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dan terakhir penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penghargaan ini adalah sebuah efek dari kinerja bersama seluruh stakeholder di Provinsi Banten, melalui berbagai program yang dilakukan secara bersama-sama dan bergotong royong dengan sungguh-sungguh dan serius.
“Tentu jangan sampai kita berpuas diri dengan penghargaan yang diraih ini. Karena penanganan stunting harus terus digalakkan sehingga input dan output dari proses itu bisa lebih baik lagi,” kata Al Muktabar.
Program input yang harus terus dilakukan, dalam rangka pencegahan stunting itu salah satunya dengan melakukan tindakan preventif kepada perempuan yang akan memasuki usia pernikahan, dengan memberikan tambahan vitamin, memberikan pendampingan kesehatan serta edukasi.
“Di tingkat kuratif, kita melakukan intervensi dengan memberikan bantuan makan bergizi dan berprotein tinggi seperti telur dan susu. Sedangkan dalam bentuk intervensi khusus, kita melakukannya dengan pendekatan medis,” ujarnya.
Kemudian juga di level promotif, lanjut Al Muktabar, Pemprov Banten terus melakukan edukasi kepada masyarakat bersama seluruh stakeholder, sehingga muncul kesadaran bersama di masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan stunting secara mandiri.
“Semua program itu sudah berjalan dan tertata dengan baik serta terukur melalui gerakan reformasi birokrasi berdampak tematik,” ucapnya.
Berkenaan dengan realisasi belanja daerah dan pendapatan APBD Pemprov Banten, tahun anggaran 2023 masuk delapan besar nasional terhitung sampai 31 Agustus 2023, dengan belanja sebesar 53,70 persen dan realisasi pendapatan sebesar 61,22 persen.
Realisasi itu cukup baik, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang berada pada posisi sembilan dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berada pada posisi sepuluh.
Al Muktabar mengatakan, melihat data yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Kemendagri itu dapat disimpulkan kondisi cas flow keuangan Pemprov sampai saat ini masih dalam tatanan normatif dan ideal, sehingga semuanya tetap berjalan dengan baik.
“Memang beberapa masih dalam berproses. Jadi itu dinamis,” katanya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) sendiri, mencatat persentase e-purchesing di Provinsi Banten masuk peringkat empat besar nasional terhitung sejak awal tahun sampai periode 15 September 2023 berada dibobot presentase 25.88 persen.
Sementara, dalam hal transaksi Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMK-K) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), yang bertengger pada urutan keempat nasional dengan besaran mencapai Rp836,67 Miliar.
Kemudian nilai transaksi dari e-purchasing atau pengadaan melalui sistem e-katalog Pemprov Banten, dari awal tahun sampai 18 September 2023 mencapai Rp1,55 triliun atau masuk peringkat keempat besar nasional.
Jumlah itu jika dibandingkan transaksi tahun 2022 lalu, meningkat tajam yang hanya mencapai Rp381,9 Miliar.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Banten Seorjo Seobiandono mengatakan, saat ini jumlah penyedia yang tayang di e-katalog mencapai 61,4 persen atau setara 3.551 yang didominasi oleh produk UMKM dengan jumlah tayang mencapai 62.834 penayangan.
“E-katalog kita pada bulan maret 2022 hanya memiliki 10 etalase, namun di bulan september 2023 kita sudah bisa menambahkan 40 etalase baru yang menjadikan kita mempunyai 50 etalase. Artinya terus mengalami peningkatan,” ujarnya. (luthfi)
