SATELITNEWS, TANGERANG – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Tangerang Nawa Said menilai, kinerja Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono belum terlihat secara signifikan.
“Pj Bupati ini tidak memiliki visi misi, karena memang tidak dipilih. Tapi secara kinerja saya belum melihat secara signifikan,” kata pria yang biasa disapa akrab Cak Nawa saat ditemui di Alun-alun Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Minggu (5/11).
Lanjut Nawa, ketika terjadi bencana kekeringan akibat kemarau panjang yang sering disebut fenomena El-nino, pendistribusian air pun belum merata kepada masyarakat yang mengalami kekeringan. Hal itu tentunya dikarenakan kinerja Pj tidak terlihat.
“Yang saya lihat hanya sekedar untuk mengugurkan kewajiban saja. Kinerja dalam menangani kekeringan saja tidak merata,” tukasnya.
Nawa mengak sama sekali tidak mengenal Andi Ony Prihartono. Pasalnya, selama memimpin Kabupaten Tangerang, Andi sama sekali tidak pernah diskusi dengan para pimpinan Parpol ataupun kader Parpol yang berada di DPR untuk meminta solusi-solusi permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang.
“Sebagai ketua partai saya belum kenal. Sampai saat ini belum ada undangan Pj Bupati untuk mengajak ngobrol meminta masukan terkait permasalahan di Kabupaten Tangerang,” katanya.
Baca Juga: 3 Pelajar Ditangkap Buntut Kematian 2 Remaja di Alam Sutera
Sementara itu, Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono tidak memberikan tanggapan apapun soal kritikan politisi Partai Demokrat tersebut, saat dikonfirmasi Satelit News melalui pesan singkat WhatsApp.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Renaisaance Institut sekaligus Dosen Sosial Politik Universitas Yupentek Indonesia, Hikmawanto mengatakan, bahwa sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, Pj itu memiliki beberapa kewenangan, diantaranya pertama mengajukan rancangan Perda, kedua menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, ketiga menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, keempat mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat, dan kelima melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini artinya tanpa visi misi pun menurut saya tidak masalah, asalkan dia paham bagaimana menjalankan roda organisasi pemerintahan,” tukasnya.
Lanjut Hikmawanto, yang dimaksudkan penilaian bahwa seorang Pj tidak memiliki visi misi kemungkinan dapat diartikan bahwa Pj tidak lu2es saja dalam menjalankan manajemen pemerintahan.
“Artinya inisiatif, kolaboratif, dan inovatif juga diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tapi, jangan sampai kewenangan Pj melampaui kewenangan dan tugas bupati definitif yang lahir dari kontestasi semokrasi,” katanya.
Menurut Hikmawanto seorang Pj Bupati Tangerang memiliki kewajiban dalam melanjutkan program-program bupati sebelumnya. Semisal, ada program pembangunan bupati sebelumnya yang mandek harus dilanjutkan. Termasuk ada persoalan lain dalam pemerintahan yang belum selesai, wajib diselesaikan.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Dorong UMKM Segera Urus Sertifikasi Halal
“Makanya, pentingnya DPRD harus benar-benar memilih orang yang paham manajemen pemerintahan. Terutama pejabat daerah setempat (Kabupaten Tangerang), bukan pejabat dari daerah lain atau kepanjangan tangan kekuasaan Pemerintah Pusat,” katanya.
Terkait anggapan politisi bahwa Pj bupati selama ini terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Hikmawanto berpendapat, bahwa lebih tepatnya Pj bupati saat ini terlihat kurang luwes dalam pemahaman manajemen pemerintahan.
“Lebih tepatnya keluwesan dan kedalaman pemahaman manajemen pemerintahan. Inilah kalau Pj banyak diisi oleh pejabat-pejabat yang terafiliasi dengan Parpol, sehingga berdampak pada roda organisasi tidak berjalan maksimal,” tukasnya.
Saat disinggung Parpol manakah yang berafiliasi dengan Pj Bupati Tangerang Andy Ony Prihartono, Hikmawanto enggan menjelaskan secara benderang. Namun dirinya memberikan sedikit kisi-kisi untuk menandai Parpol mana yang berafiliasi dengan Pj Bupati Tangerang.
“Terafiliasi atau tidak, bisa dilihat dari keberpihakan pada persoalan isu-isu politik kekinian. Harusnya kan lepas dari itu semua, fokus pada pembangunan yang belum diselesaikan oleh Bupati sebelumnya,” tukasnya.
Dalam penutupnya, Hikmawanto memberikan saran kepada masyarakat ataupun ASN yang ingin menjadi bupati, pihaknya menganjurman untuk selalu dekat dengan kekuasaan. Sehingga ketika ada pergantian sementara, ASN itu akan memiliki kesempatan menjadi bupati sementara.
“Saya menyarankan, kalau ada masyarakat yang punya cita-cita menjadi bupati, cukup dekat dengan kekuasaan saja, dengan harapan pada saat pergantian sementara terjadi, bisa menjadi bupati dan menjalankan visi misi sesuai visi misi Pj bupati. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu mahal untuk jadi bupati,” pungkasnya. (alfian/aditya)
