SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Banyaknya laporan dari masyarakat soal kekeliruan data dan jeleknya kualitas sembilan bahan pokok (sembako), yang diberikan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Komisi IV DPRD Pandeglang memanggil para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 13 kecamatan, Dinas Sosial (Dinsos), dan Koodinator Teknis (Kortek), Rabu (17/6).
Adapun 13 TKSK itu dari Kecamatan Cipeucang, Cimanuk, Saketi, Jiput, Sobang, Cimanggu, Mekarjaya, Cikeusik, Cigeulis, Cibaliung, Sumur, Banjar dan Sukaresmi.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pemanggilan yang dilakukannya terhadap para TKSK, karena ingin mengetahui sejauhmana kondisi BPNT baik dalam pengelolaan data maupun kondisi dilapangannya. Sebab lanjutnya, tidak sedikit masyarakat yang mengadu kepadanya soal ada kekeliuran data KPM (Keluarga Penerima Manfaat), saldo bantuan nol, dan kualitas sembako yang jelek.
“Kami melakukan pemanggilan ini karena kami leading sektor Dinsos. Demi Allah, ini tak dibuat-buat oleh kami, ini murni adanya pengaduan dari masyarakat. Bukan kami menghakimi, tapi ini demi kebaikan bersama,” kata Habibi saat membuka hearing dengan TKSK, Dinsos dan Kortek, Rabu (17/6).
Habibi menegaskan, selain adanya aduan yang diterima dari KPM, untuk memastikan kebenaran kualitas sembako yang diberikan layak atau tidak. Pihaknya juga terjun langsung melakukan investigasi ke lapangan.
“Intinya kami ingin ada perubahan, yang tadinya tidak baik agar menjadi baik, dan kami memperjuangkan masyarakat agar mendapatkan bantuan dari pemerintah yang layak. Jangan sampai ada persoalan seperti di Cililitan Picung,” katanya.
Baca Juga: Bupati Dewi: Purna Tugas Sebagai ASN Bukan Akhir Pengabdian
Selain itu, Habibi juga meminta kepada pihak Dinsos, Kortek dan TKSK agar mengedepankan transparansi data KPM. “Transparansi harus dikedepankan. Data itu harus disampaikan ke masyarakat. Kami bukan hanya sebatas serimonial belaka, dimana benang kusutnya kami akan urai,” tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Ade Nurhasan menambahkan, masih ditemukan ketidak singkronan atara data KPM dengan data BNBA (by name by addres). Maka dari itulah, supaya ada kejelasan pihaknya mengudang para pihak terkait.
BeritaTerbaru
“Sikroninsasi data KPM dengan data BNBA kerap tidak sikron. Hal ini perlu dipertanyakan agar titik persoalannya jelas dan bisa diurai benang kusutnya,” katanya.
Lanjut Ade Nurhasan, banyaknya aduan soal saldo kosong atau nol saat masyarakat hendak mencairkan bantuan BPNT tersebut. “Ada kejadian saldo kosong membludak. Hal itu terjadi akibat apa?. Hal ini tentu saja perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ucap Ade yang akrab disapa Ade Bideng ini.
Salah seorang perwakilan dari TKSK, Ari Ubara mengatakan, undangan dari Komisi IV suatu kehormatan dan kebanggaan bagi pihaknya. “Kami bangga diundang oleh pak dewan. Ini bagus juga, agar kedepannya tidak mendengar sepihak saja soal masalah BPNT,” katanya.
Perihal data yang dipertanyakan, pihaknya selalu intens melaporkan kepada pihak Dinsos Pandeglang. Begitu juga soal tuntutan transparansi selalu dikedepankan olehnya.
Baca Juga: Kodim 0601/Pandeglang Siagakan Personel guna Antisipasi Dampak Erupsi GAK
“Soal data, kami selalu melaporkan ke dinas. Bicara transparansi, kami luar biasa karena kami dibantu tim koordinator Provinisi, Kabupaten, Kecamatan, didalamnya ada pendamping, Koramil dan kepolisian,” kilahnya.
Begitu juga soal kualitas sembako yang diterima KPM, Ari selalu memerintahkan kepada KPM agar mengembalikan jika ditemukan ada yang jelek diterima. “Ada juga berita acara pemesanan dari KPM. Kami selalu memantau. Bahkan kami instruksikan kepada KPM tolak jika kualitas jelek,” tandasnya.
Sementara, Kabid Penanganan Kemiskinan, Yunisa TRi. P mengatakan, jika data BNBA bebas. Namun kalau pun ada yang meminta, tetap bakal dia berikan. Namun hanya jumlah totalnya saja yang dapat diberikan.
“Data BNBA tak bisa diberikan secara bebas, kami bisa berikan hanya totalnya saja, seperti realisasi angka atau hasil rekapitulasi tiap-tiap kecamatan yang bisa kami berikan,” katanya.
Yunisa menjelaskan, jadi jika data BNBA-nya belum jadi SP2D (surat perintah pecairan dana), dalam aturannya tak bisa diberikan kepada siapapun. “Kalau data BNBA-nya sudah jadi SP2D, baru kami share ke tiap-tiap kecamatan,” pungkasnya. (nipal/aditya)
