SATELITNEWS.COM,JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap berada di bawah batas aman tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,8-6,5 persen.
Prabowo menegaskan pemerintah akan menjaga defisit APBN tetap terkendali di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional. “Defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5) yang tercatat dihadiri oleh 451 anggota dewan.
Pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 11,82-12,40 persen terhadap PDB. “Belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB kita,” ujar Prabowo.
Dalam asumsi makro RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,8-6,5 persen. Inflasi diproyeksikan berada di rentang 1,5-3,5 persen.
Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS. Adapun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,5-7,3 persen.
Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok pada kisaran 70-95 dolar AS per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 934-977 ribu barel setara minyak per hari.
Prabowo mengatakan sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut akan didukung kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen pada 2029.
“Dengan kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2027,” kata Prabowo.
Namun demikian, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir konsisten berada di atas lima persen, Prabowo mengaku merasa prihatin. “Saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah,” ujar Prabowo.
“Yang kelas menengah turun, Saudara-saudara. Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” sambungnya.
Ia juga menyoroti rasio belanja terhadap PDB Indonesia yang masih menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20, bahkan berada di bawah sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, hingga Kamboja.
“Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko? Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu?” kata Prabowo.
Selain pertumbuhan ekonomi, dalam dokumen KEM-PPKF 2027 pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen pada 2027. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan menurun menjadi 4,30-4,87 persen.
Indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575 pada 2027 dengan rasio gini berada pada kisaran 0,362-0,367. Sementara itu, indeks kesejahteraan petani diproyeksikan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731.
Adapun proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen, lebih tinggi dibanding target 2026 sebesar 35 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia 2027 dapat tercapai seiring meningkatnya aktivitas investasi dan mulai bergeraknya sektor swasta.
“Tahun ini saja kita dorong mendekati 6 persen, jadi peluangnya besar sekali. Saya harap tahun depan mesin-mesin swastanya sudah berjalan lebih baik dibanding sekarang,” kata Purbaya usai rapat paripurna.
Menurut Purbaya, asumsi makro dalam KEM-PPKF 2027 telah dihitung menggunakan model ekonometri yang cukup baik. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat rupiah, termasuk melalui pasar obligasi.
“Kita kan sudah masuk ke bond market, tapi juga ada langkah-langkah pemerintah yang membuat rupiah akan menguat dengan signifikan,” katanya.
Purbaya juga memastikan pemerintah belum berencana menambah jenis pajak baru pada 2027. Namun, ia membuka peluang kebijakan baru dilakukan secara bertahap ketika kondisi ekonomi masyarakat dinilai lebih sehat.
“Pemerintah tidak akan menerapkan pajak yang bisa mengganggu daya beli masyarakat dan mengganggu arah ekonomi,” ujarnya. (rmg/xan)
