SATELITNEWS.COM, SERANG – Ketahanan pangan daerah, menjadi salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan Pemprov Banten, sebagai bentuk antisipasi terjadinya krisis pangan dunia.
Demikian disampaikan Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti, seusai membuka acara Pra Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang diselenggarakan di aula Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (23/4/2024).
Menurut Virgo, kondisi perang di beberapa negara mengakibatkan negara-negara produsen pangan mulai melakukan keep ekspor bahan-bahan pangan ke negara lainnya, termasuk Indonesia. Syukurnya, sampai saat ini kita tidak sampai mengalami kesulitan pangan seperti yang dialami oleh beberapa negara di belahan dunia lainnya. Oleh karenanya, atas kondisi itu, Pemprov harus melakukan antisipasi agar kondisi pangan kita tetap stabil.
“Kita harus hati-hati terhadap kondisi kedepannya nanti. Karena kita tidak bisa bergantung kepada impor saja, karena pasti kondisi global ini akan mempengaruhi kondisi dalam negeri. Kalau telat penanganannya, nanti bisa menjadi masalah yang serius kedepannya,” ujarnya.
Selain ketahan pangan, Virgo juga menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten serta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), agar dalam menyusun perencanaan program kerja senantiasa berorientasi dan memfokuskan pada kepentingan masyarakat melalui perencanaan program layanan dasar, program tematik, mandatori, infrastruktur, peningkatan SDM dan isu-isu strategis lainnya.
Rancangan tematik itu mencakup, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, lalu stabilitas inflasi dan ketahanan pangan, pemantapan infrastruktur ekonomi dan penguatan aksesibilitas pendidikan menuju peningkatan investasi serta terakhir penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Sementara untuk rancangan isu strategis mencakup peningkatan SDM yang berdaya saing dan produktif, ekonomi sirkular dengan lingkungan hidup lestari, optimalisasi sumber daya ekonomi dengan infrastruktur berkualitas serta percepatan reformasi birokrasi berdampak,” jelasnya.
Dikatakan Virgoyanti, ketahanan pangan menjadi salah satu isu tematik mengingat kondisi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak negara-negara di belahan dunia yang mengalami kerawanan kondisi pangannya.
Oleh karena itu, sebelum negara-negara importir pangan menyetop ekspornya, Pemprov Banten harus bisa mengantisipasinya dengan melakukan perencanaan ketahanan pangan sendiri. Karena jika tidak segera ditangani atau mengalami keterlambatan, maka akan menjadi masalah kedepannya.
“Selain itu juga kita masih fokus dalam penanganan stanting dan kemiskinan ektrem dalam rangka menyongsong generasi emas tahun 2045 dimana saat ini kita mempunyai bonus demografi yang cukup besar. Itu harus dimaksimalkan, salah satunya dengan penyiapan SDM yang unggul,” jelasnya.
Virgo juga mengingatkan, akan masa transisi kepemimpinan, mengingat pada bulan Februari 2025 nanti aka nada pelantikan Gubernur Banten defenitif hasil Pilkada serentak. Pada momen itu tentu saja Pemprov harus bisa menyelaraskan programnya dengan janji-janji politik gubernur terpilih.
Maka dari itu, Virgo meminta agar Bappeda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, untuk tetap menjalin komunikasi dengan para calon Gubernur berkenaan program-program yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
“Perencanaannya tentu harus mulai disusun sebelumnya,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Banten Mahdani mengungkapkan, terkait dengan RKPD 2025 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Sedangkan 2025 nanti kita sudah punya gubernur defenitif, sementara perencanaan harus disusun sebelumnya.
“Roda pemerintahan harus terus berjalan meskipun nanti kita memasuki masa transisi pada saat penetapan Gubernur defenitif. Visi misi pada gubernur terpilih nanti akan kita masukkan pada APBD perubahan 2025,” imbuhnya. (luthfi)
