SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Penyandang disabilitas kerap menjadi kaum termarjinalkan dalam proses pembangunan. Suara-suara mereka bak hanya bergema di ruang hampa sehingga tak terdengar di permukaan meski punya hak sama sebagai warga negara.
Namun, lain halnya dengan sosok Arief Wismansyah yang dianggap mempunyai kepedulian tinggi terhadap individu-individu istimewa ini. Selama menjadi Wali kota Tangerang, Arief dinilai begitu responsif mengakomodir kebutuhan para difabel.
Setidaknya begitulah pengakuan Pelaksana Harian Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) Tuti Awaliyah, Kamis (23/5/2024).
“Pak Arief sangat support dan menaruh perhatian luar biasa terhadap temen-temen disablitas, terlebih ketika masih jadi Wali kota,”ujar Tuti.
Dia menambahkan, Arief berkomitmen dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Tangerang. “Misalnya di gedung-gedung pemerintah sudah menjadi ramah terhadap disabilitas, termasuk jalanan yang sudah ada guading block, bidang miring maupun lainnya,”ungkapnya.
Selain itu, lahirnya Perwal Sekolah Inklusi baik di tingkat SD maupun SMP adalah salah satu bentuk konkret dukungan Pemkot Tangerang di bawah kepemimpinan Arief kala itu terhadap difabel.
Baca Juga: Belasan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Serang Dilatih Barista
“Kita waktu itu bersama USAID Madani bertemu Pak Arief pada akhir 2021 dan 2022 langsung lahir regulasi sekolah inklusi,”ucapnya.
Masih kata Tuti, tak cukup sampai di situ, dukungan secara pribadi juga disampaikan oleh Arief melalui media sosialnya dengan mengumumkan kepada masyarakat bahwa di Kota Tangerang memiliki sekolah inklusi. “Itu yang belum ada di wilayah lainnya,”katanya.
YDMI sendiri saat ini memiliki puluhan pengurus, namun penerima manfaatnya mencapai 200 orang. “Itu tersebar di Jabodetabek,”katanya.
Kala disinggung apakah dirinya mendengar Arief maju dalam Pilgub, Tuti mengaku mengetahui hal itu. “Iya sudah dengar dan semoga memang ketika nanti terpilih mudah-mudahan kebijakan yang berpihak kepada difabel makin menguat, karena SMA/SMK ada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, jadi makin terbuka kesempatan pemerataan bagi difabel untuk mengakses pendidikan seperti warga umumnya,”harapnya. (made)
