SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Program sekolah swasta gratis yang digagas bakal calon gubernur Banten Arief Wismansyah kala menjabat Wali kota Tangerang menjadi percontohan nasional. Bahkan, pihak Kemendagri tak ragu-ragu meminta pemda lainnya mengikuti langkah tersebut.
Kini, Arief yang bersiap maju dalam PIlgub Banten pun berjanji akan membawa program tersebut dalam tingkatan lebih luas yakni di Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi yakni SMA/SMK dan MA swasta bila kelak mendapat kepercayaan memimpin masyarakat Banten.
Saat menyapa para kader posyandu se Kota Tangerang di wilayah Karawaci dalam sebuah seminar, Arief mengatakan bahwa program SMA/SMK/MA swasta gratis sangat memungkinkan dengan melihat kapasitas fiskal atau kemampuan APBD Pemprov Banten.
“Kemarin saya datang ke salah satu SMK di Cilegon, SPP nya cuma Rp 88 ribu. Kalau dikali setahun cuma sejutaan. Lha saya dulu ngasih Rp 2 juta untuk satu anak di Kota Tangerang,”ungkapnya.
Melihat kondisi itu maka SMA/SMK/MA swasta gratis di Banten adalah hal yang realistis. “Kita hitung saja 5.000 siswa dikali delapan (kabupaten/kota) se Banten, jumlahnya 40 ribu dikali Rp 3 juta satu anak. Maka hanya perlu Rp 120 miliar, APBD Banten itu hampir Rp 12 triliun,”ungkapnya.
Dia menambahkan, berdasarkan pengalamannya di Kota Tangerang program sekolah swasta gratis justru ternyata lebih hemat anggaran bila dibanding membangun sekolah negeri baru.
“Kalau sekolah negeri baru pembebasan lahannya aja Rp 15 miliar, gedung Rp 20 miliar, udah total Rp 35 miliar. Sementara untuk sekolah swasta gratis cuma Rp 28 miliar. Sisa anggarannya bisa dialihkan ke lainnya,”ujarnya.
Selain itu, dengan adanya program sekolah swasta gratis, pemerintah memberi kesempatan sekolah swasta untuk tetap mendapat murid. “Jadi bukan malah “membunuh” sekolah swasta,”ujarnya.
Diketahui Kemendagri mendorong masing-masing pemda untuk menggratiskan sekolah swasta. Ini sebagai upaya mengatasi polemik daya tampung yang terjadi saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dorongan ini diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda pada Sub Koordinator Data dan Monev, Bagian Perencanaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Benjamin Sibarani.
“Jadi permasalahan utama apa? Ya, daya tampung berkurang. Nah, kita dorong pemerintah daerah itu menggratiskan juga di swasta. Ayo dong bareng-bareng, jadi bukan hanya negeri saja yang sekarang ini, tetapi swasta juga harus kita dorong bagaimana itu kita berikan kepada warga negara itu kita jamin mereka bisa bersekolah,” kata Benjamin.
Benjamin mengatakan hal itu dalam jumpa pers Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB Tahun 2024/2025 di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).
Benjamin mengambil contoh, saat ini sudah ada 146 sekolah swasta di Tangerang yang digratiskan. Kebijakan itu juga dilaksanakan pada beberapa sekolah swasta di Semarang. (made/jpg)
