SATELITNEWS.COM, SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, mewacanakan penggantian kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai dengan kendaraan listrik, untuk operasional pegawainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Karena, dinilai lebih ramah lingkungan dan efisien terhadap anggaran.
Keinginan menggunakan kendaraan listrik tersebut, diutarakan oleh Bupati Tatu saat melakukan perpanjangan MoU (Memorandum of Understanding), terkait dengan pajak Penerangan Jalan Umum (PJau) bersama PLN, di Pendopo, Selasa (6/8/2024).
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, program pengadaan kendaraan listrik merupakan program prioritas Pemerintah Pusat. Tentunya, ini harus diselaraskan dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.
“Upaya ini (penggunaan kendaraan listrik), akan kami tindaklanjuti. Tadi seperti yang saya sampaikan, kami akan mengganti kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, dengan kendaraan listrik,” ujarnya.
Kata Tatu, kendaraan listrik berdasarkan kajian memang lebih ramah lingkungan, dan efisien dari sisi anggaran. Hanya memang, perangkat lainnya perlu disiapkan.
“Nanti kita lihat, sudah waktunya ganti kendaraan melihat dari umur teknisnya, serta tidak layak pakai. Apakah roda dua dulu atau roda empat dulu, nanti disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tuturnya.
Baca Juga: Digagas Bupati Tatu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang Segera Terbentuk
Sementara, Manager PLN UP3 Banten Utara, Hanfi Adrhean A mengaku, sangat mendukung sekali pembangunan ekosistem kendaraan listrik baik roda empat dan roda dua.
Sebagai dukungan tersebut, PLN sudah menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yang tersebar di rest area dibeberapa titik termasuk di kantor PLN.
“Tentu harapan kami, ibu Bupati Serang mendukung kebijakan Pemda selaku roll model, bisa menjadi percontohan. Mungkin dimulai dari kendaraan operasional roda dua, untuk Kades atau perangkat di kecamatan dan desa, kendaraan operasional perangkat OPD,” ujarnya.
Hanfi mengatakan, dirinya siap memasang SPKLU di kecamatan atau titik tertentu, di pusat pemerintahan.
“Untuk memasang home charging, itu kan tugasnya PLN, yang jelas kendaraan listrik ini lebih murah dan aman, gak ngantri BBM,” pungkasnya. (sidik)
