SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemprov Banten mengklaim capaian penerapan Universal Heart Coverage (UHC) pada sistem pelayanan kesehatan di sejumlah RSUD di Provinsi Banten sudah mencapai 99 persen atau mendekati paripurna. Hal itu sejalan dengan dukungan kebijakan anggaran yang dialokasikan baik dari APBD maupun APBN.
Dari APBD 2024, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp325 miliar untuk mangcover 668.000 masyarakat Banten pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan untuk pembiayaan dari APBN, Pemprov juga berkontribusi sebesar Rp2.200 perjiwa dengan total kepesertaan sebanyak 3,125 juta jiwa.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar seusai menerima Penghargaan Universal Heart Coverage (UHC) di Krakatau Ballroom, TMII, Jakarta, Kamis (8/8) mengatakan, dengan cakupan UHC Provinsi Banten yang sudah mencapai 99 persen, artinya pelayanan kesehatan masyarakat semakin terjamin, baik dari sisi akses kemudahannya, pelayanan maupun kualitasnya.
“Ke depan tentu kita akan terus maintenance terkait dengan kedisiplinan iuran dan kemanfaatannya bersama Kabupaten dan Kota. Termasuk dalam mengisi satu persen cakupan yang masih kosong itu,” kata Al Muktabar.
Al mengungkapkan diperlukan konsentrasi atau fokus kerja yang serius untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Provinsi Banten, baik di daerah pedesaan, pegunungan maupun yang tinggal di kepulauan.
“Itu akan menjadi komitmen kita bersama untuk menindaklanjutinya,” pungkasnya.
Baca Juga: Stunting Masih Menghantui Lebak, 4.923 Balita Terdampak
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti sebelumnya mengatakan, besaran anggaran itu dialokasikan hanya untuk 10 bulan, sedangkan untuk dua bulan selanjutnya akan dilakukan pembahasan kembali dengan DPRD Banten.
“Kita alokasikan untuk 10 bulan pertama dulu, untuk dua bulan sisanya nanti akan kembali dibahas di anggaran perubahan,” kata Ati.
Ketua Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (Fokpia) Serang Kemuning Metatu mengakui jika layanan BPJS saat ini sudah cukup baik, termasuk dengan layanan digitalisasinya, sehingga bisa dilakukan 24 jam.
“Termasuk pelayanan dan kemudahannya juga semakin membaik, terutama di lingkungan BPJS Serang,” katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada layanan kesehatan di RSUD yang mayoritas sudah menerapkan UHC. Sehingga masyarakat tidak mampu saat ini bisa dengan mudah berobat ke RSUD, baik yang sudah terdaftar di BPJS PBI maupun non PBI.
“Penerapan UHC di sejumlah RSUD itu ada yang cut off, ada juga yang non cut off,” katanya.
Baca Juga: CKG di Lebak Diserbu Warga
Untuk yang non cutoff, itu masyarakat yang masih menggunakan SKTM secara otomatis kepesertaannya akan terdaftar di BPJS PBI dan langsung aktif. Sedangkan yang cut off, bisa menunggu sampai satu bulan kedepan, namun untuk sementara masih bisa menggunakan SKTM.
“Yang sudah menerapkan cut off itu di RSUD Pandeglang, Serang, dan Kota Serang. Sedangkan yang non cut off itu di RSUD Lebak dan RSUD Banten,” katanya.
Selain Pemprov Banten, Pemkot Serang juga meraih penghargaan yang sama. Pj Walikota Serang Yedi Rahmat mengatakan, penghargaan UHC diterima karena cakupan layanan UHC hampir 100 persen.
“Alhamdulillah Pemkot Serang barusan menerima penghargaan UHC. Karena capaian BPJS kita sudah 98,87 persen. Dari 460 kabupaten kota, Kota Serang mendapat penghargaan UHC dari pemerintah pusat,” ujar Yedi.
Yedi berharap ke depan cakupan layanan BPJS terus meningkat, sehingga Pemkot Serang kembali meraih penghargaan UHC di tahun yang akan datang.
“Harapannya mudah-mudahan tahun depan, Kota Serang mendapat lagi penghargaan UHC, jadi biar empat kali berturut-turut,” harap dia.
Kepala Dinkes Kota Serang Ahmad Hasanuddin mengatakan, capaian UHC Kota Serang per 1 Juli 98,87 persen atau 727.361 jiwa dari total jumlah penduduk Kota Serang 735.651 jiwa.
“Kota Serang itu Alhamdulillah sejauh ini sudah mencapai 98,87 persen. Jadi itulah yang menjadikan Kota Serang diundang untuk datang ke sini untuk menerima penghargaan dari Pak Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin,” kata Hasanuddin.
Ia menjelaskan, dari 727.361 warga Kota Serang yang sudah memiliki BPJS rinciannya berdasarkan segmen kepesertaannya sebanyak 158.576 jiwa dibiayai oleh APBD Kota dan APBD Provinsi Banten, 195.975 jiwa dibiayai APBN, 15.103 jiwa Bukan Pekerja (BP), 104.771 jiwa Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), 174.073 jiwa Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU), dan 77.863 jiwa Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri (PPU PN).
“Jadi 98,87 persen itu tidak semuanya BPJS PBI. Ada juga yang pemerintah provinsi, ada juga yang pemerintah pusat, ada juga yang mandiri, ada juga yang perusahaan. Jadi semua segmen,” jelas dia.
Menurut Hasanuddin, penghargaan UHC yang diraih Kota Serang tahun ini untuk kali tiga berturut-turut. “Tahun yang lalu saya pernah ikut hadir juga. Sekarang yang ketiga. Tahun kemarin dapat. Jadi tiga kali berturut-turut. Dari tahun 2022, 2023 dan 2024 sekarang,” ungkapnya. (luthfi)
