SATELITNEWS.COM, SERANG–Ketua DPD PDIP Provinsi Banten Ade Sumardi muncul di hadapan media massa setelah langkah pengunduran dirinya dari anggota DPRD Banten terpilih memunculkan beragam spekulasi.
Ade membantah langkah pencabutan berkas itu sekaligus membuat dirinya mundur dari pencalonan sebagai bakal calon wakil gubernur Banten.
Mantan Wakil Bupati Lebak itu menegaskan meski sudah mencabut surat pengunduran diri tersebut, dia tetap akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur Banten mendampingi politisi Golkar Airin Rachmi Diany. Hal itu sesuai dengan surat tugas DPP PDIP nomor 2930 per tanggal 14 Juni 2024.
“Terkait dengan berita yang berkembang saat ini, saya pastikan itu keliru, tidak benar atau hoax. Pasalnya sampai saat ini saya terus turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana yang ditugaskan oleh DPP,” katanya, Selasa (13/8).
Terkait dengan pencabutan surat pengunduran diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Banten dari KPU Provinsi Banten, Ade menjelaskan jika itu terjadi karena ada mekanisme partai yang belum ditempuh. Sehingga surat itu harus ditarik terlebih dahulu.
Surat pengunduran diri itu, dikatakan Ade, setelah ia tandatangani seharusnya digodok di internal partai terlebih dahulu untuk dilakukan pleno. Dalam rapat pleno itu dibahas nama pengganti dirinya.
Baca Juga: Politikus Senior Panda Nababan Meninggal Dunia Usai Berjuang Melawan Leukemia
“Nah, proses itu yang belum dilakukan, sehingga surat itu kita cabut terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai dibahas di internal, baru kemudian akan kita sampaikan lagi ke KPU. Proses pengunduran diri itu kan harus selesai di internal partai dulu, baru kemudian kita serahkan ke KPU. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pleno,” ungkap Ade, Selasa (13/8).
Diketahui, Ketua DPD Partai Golkar Ratu Tatu Chasanah meminta agar wartawan menanyakan perihal batalnya pengunduran diri Ade Sumardi dari Caleg DPRD Banten terpilih.
“Coba ke Pak Ade-nya ditanya, karena kenapa ditarik lagi pengunduran dirinya, supaya jelas. Nanti kalau Golkar mintanya ke DPP PDIP, kadernya siapa pun (pasangan Airin) mangga,” ujarnya, Senin (12/8).
Meskipun Ade Sumardi menyatakan akan maju di Pilgub Banten, namun duetnya dengan Airin Rachmi Diany harus menunggu terpilihnya Ketua Umum Golkar yang baru. Sebab, Airin Rachmi Diany belum mengantongi surat rekomendasi pencalonan dari DPP Golkar.
Menurut Tatu, jika sudah ada SK resmi, Partai Golkar akan mendeklarasikan Airin Rachmi Diany bersama calon wakilnya sebelum mendaftar ke KPU Banten.
“Deklarasi nanti gampang, deklarasi yang penting kita kawal dulu teman-teman dapat SK dari DPP setelah itu siap semua baru deklarasi,” ujar dia.
Sebelumnya, Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Provinsi Banten Saeful Bahri menyatakan pencabutan berkas pengunduran diri Ade Sumardi merupakan sinyal kuat perubahan peta politik di Provinsi Banten menjelang waktu pendaftaran calon kepala daerah. Ditambah lagi perkembangan politik Golkar di tingkat pusat begitu mengejutkan, dimana Ketua Umumnya Airlangga Hartanto mengundurkan diri.
“Artinya seluruh bakal calon kepala daerah yang direkomendasikan Golkar atas persetujuan ketua umum Airlangga itu tidak mempunyai legal stending yang kuat, karena posisi dia sudah tidak ketua umum lagi. Artinya, dimungkinkan bakal calon yang direkomendasikan itu bisa berubah, tidak hanya di Banten tetapi juga di ratusan daerah lainnya,” ujarnya.
Dengan dinamika politik yang berkembang di Provinsi Banten saat ini, Saiful menilai PDIP akan ditinggal rekan koalisi, karena Golkar diprediksi akan merapat ke koalisi Banten Maju. Sehingga tidak menutup kemungkinan Pilgub Banten nanti KBM akan melawan kotak kosong.
“Tentu bergabungnya Golkar ke KBM itu membawa bargaining yang cukup tinggi. Apalagi dia sebagai parpol pemenang. Golkar dipastikan akan meminta jatah kursi wakil dengan menyodorkan nama besar Tatu Chasanah. Karena Airin diduga kuat jika tidak untuk fokus ke senayan, ada jatah kursi menteri yang akan disediakan untuk Airin,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan pencabutan berkas pengunduran diri Ade Sumardi memperlihatkan bahwa koalisi Golkar dan PDIP di Provinsi Banten belum jelas. Apalagi, ketika Airlangga Hartarto mundur secara tiba-tiba, tentu akan mengubah konstelasi Pilkada Banten.
“Dengan demikian, PDIP ini tidak diajak berkoalisi di Pilkada Banten. KIM dipaksakan untuk solid, karena memang suka atau tidak posisinya sangat menentukan di Pilkada serentak, ” kata Adib Miftahul kepada Satelit News, Minggu (11/8).
Mengapa demikian, kata Adib, apabila hasil Pilkada serentak membuat PDIP menjadi pemenang, maka bisa dipastikan kondisi politik tidak akan baik-baik saja, terutama untuk kondisi KIM. Pasalnya, meski Prabowo Presiden, tetapi bagaimana nantinya untuk mengakselerasi sebuah kebijakan politik untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota.
“Karena, bagaimana caranya bisa diakselerasi, dengan pusat. Apabila Gubenur, Bupati, dan Walikotanya tidak dari Gerindra ataupun KIM. Jadi kemungkinan besar, Banten akan dipaksakan Andra Sony sebagai Gubernur,” tukasnya. (lutfhi)
