SATELITNEWS.COM, SERANG—Polda Banten memetakan setidaknya ada 159 dari total 10.078 tempat pemungutan suara (TPS) masuk kategori sangat rawan. Jumlah itu paling banyak ditemukan di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang. Hal itu diungkapkan Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Dedi Suhartono seusai mengikuti acara rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan pengamanan menjelang Pilkada serentak 2024 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (20/8).
Dedi mengungkapkan, setiap tahapan Pilkada pasti ada titik kerawanannya, baik itu pada tahapan pendaftaran, pengumuman Calon, masa kampanye, pada saat pemungutan suara maupun pasca pemungutan. Semua itu mempunyai potensi kerawanan dengan tingkatan yang berbeda. Tingkat kerawanan yang kecil akan menjadi besar jika dianggap enteng.
“Maka dari itu, semua pengamanan kita tingkatkan secara serius. Termasuk juga kerawanan bencana alam sampai potensi terjadinya gesekan pendukung,” ujarnya.
Dikatakan Dedi, mitigasi resiko kerawanan itu sudah ia petakan dan sudah sejak lama dilakukan mitigasi atau pencegahan. Pihaknya tidak ingin potensi kerawanan yang terjadi pada saat Pemilu kemarin kembali terulang di Pilkada.
“Seperti terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), itu harus diantisipasi. Kemudian ada kecurangan lainnya ada anak kecil yang nyoblos, itu perlu diantisipasi sehingga kerawanan yang akan timbul itu telah diatasi,” pungkasnya.
Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena pesta demokrasi terbesar digelar secara serentak dalam tahun yang sama. Salah satunya adalah Pilkada 2024 yang akan menjadi tantangan demokrasi Indonesia sekaligus sebagai titik penentu masa depan bangsa.
Baca Juga: Tim Ditreskrimsus Polda Banten Gagalkan Upaya Penyelundupan 150 Ribu Ekor BBL
“Melihat pentingnya hal tersebut maka seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi guna mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024, dalam konteks ini Polri sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri berkewajiban untuk mengawal, menjaga dan mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024,” katanya.
Selanjutnya Kapolda menerangkan hal ini dilakukan melalui manajemen keamanan terpadu dan komperhensif mengerahkan segala sumber daya yang ada serta memperkokoh kerjasama sinergis dengan penyelenggara Pilkada, TNI, Pemda, masyarakat dan mitra keamanan lainnya, agar pesta demokrasi pilkada serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman, damai dan demokratis.
“Polda Banten menggelar operasi Kepolisian mandiri kewilayahan dengan sandi Mantap Praja Maung 2024 yang akan dilaksanakan selama 117 hari dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum yang juga didukung oleh kegiatan intelijen untuk mengamankan setiap tahapan Pilkada. Pada implementasinya akan dilakukan pergelaran personel di lapangan dalam bentuk satuan tugas tingkat Polda dan Polres, yang melibatkan 5.059 personel Polri, 1.501 personel TNI, serta 21.424 personil Linmas untuk mengamankan 10.712 lokasi TPS,” ujar Kapolda.
Kapolda menegaskan kepada seluruh jajaran dan instansi terkait, untuk mengawal dan mengamankan setiap tahapan Pilkada dengan sebaik baiknya agar dapat memberikan rasa aman kepada penyelenggara dan masyarakat peserta pilkada, sehingga terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
“Saya tegaskan kepada seluruh personel Polri dan ASN agar tetap menjaga netralitas, dengan tidak berpihak kepada salah satu calon peserta Pilkada maupun kelompok tertentu selama berlangsungnya seluruh tahapan Pilkada serentak 2024,” jelasnya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar menambahkan, pada pengalaman Pemilu kemarin semua berjalan aman dan damai, termasuk tingkat partisipasinya juga cukup baik diatas 80 persen. Semoga pada di Pilkada serentak nanti juga mendapatkan hal yang sama. Oleh karenanya berbagai tahapan persiapan dilakukan, dengan harapkan stabilitas daerah tetap terjaga.
Baca Juga: Empat Pelaku Pencurian Rokok dan Tabung Gas Diamankan Ke Mapolda Banten
“Lalu diantisipasi juga terkait dengan gerakan terorisme yang kita perhitungkan, untuk kita benar benar secara akumulasi mitigasi risiko sekecil apapun kita diskusikan dan carikan solusinya dan antisipasi setiap saat,” ujarnya.
Selain itu, Al juga menuturkan dalam rakor tersebut juga membahas terkait tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi di Provinsi Banten. Mulai dari potensi terganggunya kantibmas hingga potensi bencana alam.
“Tadi penekanan kantibmas yang kita harus jaga bersama, jadi agenda rapat ini memitigasi risiko, bagaimana kesiapan dalam rangka daya dukung kesehatan, kantibmas hingga risiko bencana alam dan lainnya. Sehingga menyeluruh secara komprehensif kita siapkan,” imbuhnya. (luthfi)
