SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Sebanyak 50 anggota DPRD Pandeglang terpilih Periode 2024 – 2029, resmi dilantik, di ruang paripurna DPRD Pandeglang, Senin (26/8/2024). Dalam kesempatannya, politisi Partai Golkar H. Gunawan, terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang sementara.
Gunawan mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena, masyarakat Pandeglang telah memberikan kepercayaan kepada para anggota DPRD Pandeglang terpilih, melalui ajang Pemilihan Legislatif (Pileg), beberapa waktu lalu.
“Ini bukan tanggung jawab yang ringan, tetapi kami akan terus berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat. Terima kasih, telah memberikan kepercayaan kepada kami,” kata Gunawan, Senin (26/8/2024).
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Bupati Pandeglang Irna Narulita, mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Pandeglang terpilih, dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan hak pilihnya.
“Atas nama pemerintah, saya Mendagri mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh rakyat yang menggunakan hak konstitusionalnya, selamat kepada seluruh penyelenggara Pemilu,” ungkap Irna, mewakili Mendagri.
Irna menyampaikan, kedudukan DPRD Pandeglang sejajar dengan Pemkab Pandeglang, dan memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal perencanaan pembangunan daerah, mengawal pengalokasian anggaran, agar tepat sasaran dan tepat guna.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Kepung DPRD Pandeglang, Gapura Bambu jadi Sasaran Pembakaran
“Kepada anggota DPRD yang baru dilantik, memiliki kedudukan integral dengan Pemda. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD merupakan mitra sejajar dengan Pemda,” tambahnya.
“Sebesar apapun kepentingan Parpol, hendaklah tempatkan kepentingan publik diutamakan dibanding kepentingan pribadi dan golongan, atau kelompok,” sambungnya.
Irna juga menyampaikan, para anggota DPRD Pandeglang harus bisa mengutamakan kepentingan masyarakat, dibanding kepentingan pribadi dan golongan. Hal itu harus dilakukan, oleh karena anggota DPRD merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat.
“Bisa menjadi refleksi aspirasi masyarakat, dan bisa memecahkan masalah bukan menciptakan masalah, harus mengedepankan prioritas publik, dan merujuk pada komitmen alokasi anggaran kepada kesejahteraan masyarakat bukan pribadi atau golongan,” pungkasnya.
“Utamakan kepentingan masyarakat, dibanding pribadi dan golongan, agar alokasi anggaran bisa untuk memenuhi kepentingan masyarakat banyak,” sambungnya lagi.
“Hubungan kemitraan DPRD dengan Pemerintah Daerah, adalah check and balances agar tercipta kesinambungan dan mengoptimalkan pembangunan, serta mensinkronkan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat,” tutupnya.
Baca Juga: Apresiasi Konferensi PWI Pandeglang, Habibi: Jaga Profesionalisme dan Etika
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat, karena mereka mengamanatkan hak konstitusionalnya kepada para wakil rakyat yang dipilih
“Dalam agenda kerja kita, dalam pengangkatan dengan disertai sumpah janji, maka yang paling mendasar, selain mempertanggung jawabkan kepada masyarakat, tetapi kepada tuhan, agar bisa mengawal pembangunan di Pandeglang,” ungkap Al.
“Saat ini, kita dalam transisi pemerintahan secara keseluruhan, karena dalam waktu dekat akan ada Pemilihan Kepala Daerah, kita bermunajat karena pada waktunya nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang dapat mewujudkan pembangunan daerah,” sambungnya.
Al Muktabar mengaku, Pemprov Banten akan terus bersinergi dengan Pemkab Pandeglang, dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperhatikan pengalokasian anggaran untuk Kabupaten Pandeglang.
“Banyak kemajuan di Pandeglang, dan tentu masih banyak lagi pencapaian yang harus kita lakukan, delapan kabupaten/kota di Banten, termasuk Pandeglang kita selalu menaruh perhatian agar bisa dimanfaatkan dengan apa saja hal mendasar dari masyarakat,” ujarnya.
“Ada beberapa pembangunan jalan, jembatan, ruang kelas baru kita tujukan ke sana, karena kita ingin percepatan kerangka pembangunan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa berdaya saing sendiri dengan kemampuannya sendiri,” tutupnya. (adib)
