SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mengebut rencana untuk menggelar muktamar tandingan di Jakarta 2-3 September mendatang. Mereka menilai Muktamar Bali kubu Cak Imin sesat dan cacat prosedur.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy mengatakan, dukungan datang dari 315 pengurus cabang PKB, di mana 168 di antaranya merupakan orang-orang yang dipecat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelang Muktamar Bali pada 24-25 Agustus lalu.
“Selebihnya adalah cabang-cabang yang memang punya komitmen dan menyatakan setuju dengan konsep, setuju dengan PKB kembali ke khittah tahun 1998,” kata Lukman saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Selasa (27/8/2024). Jumlah keseluruhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB sebanyak 514. Artinya jumlah DPC yang diklaim memberikan dukungan lebih dari setengah.
Kedatangan Lukman ke Kemenkumham yang ditemani kuasa hukum dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Aceh, Amrizal, adalah untuk mengirimkan surat ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas terkait kondisi konflik di internal PKB.
Melalui surat itu, pihaknya meminta Menkumham tidak mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali kubu Cak Imin hingga konflik internal selesai atau keluar keputusan hukum tetap.
Ketika terjadi konflik internal, status quo, Lukman menegaskan tidak boleh ada yang mengambil keputusan strategis atau inkrah atas nama partai. Dia meminta yang berkonflik menuntaskan dulu konfliknya. “Iya, di-hold dulu, kami minta di-hold sampai ada keputusan yang berkekuatan tetap, inkrah,” kata dia.
Baca Juga: Prabowo: NU Tak Pernah Kalah
Lukman mengungkap konflik internal yang dimaksud diantaranya; perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan anggota, dan/atau pembekuan kepengurusan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, keberatan terhadap keputusan partai, dan/atau pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
Lukman mengatakan, Muktamar Bali menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), sesat dan cacat prosedur. “Kan sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa kepemimpinan Cak Imin itu sentralistik. Kepemimpinan Cak Imin melanggar spirit pembentukan PKB, di mana Dewan Syuro itu dikurangi secara signifikan kewenangan-kewenangannya,” tutur dia.
Lukman menegaskan akan menggelar muktamar tandingan yang sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Dengan dukungan PBNU yang membidani lahirnya PKB, pihaknya bakal mengembalikan PKB pada AD/ART pertama. Dalam muktamar tandingingan itu, Lukman dan koleganya akan mendorong pelaksanaan pemilihan ketua umum yang demokratis.
Edy mengaku bakal melapor terlebih dahulu ke PBNU soal rencana muktamar tersebut. Ia mengatakan muktamar direncanakan dibuka oleh PBNU dan ditutup oleh presiden. Meski menyinggung presiden, ia membantah sudah ada obrolan dengak pihak istana soal rencana muktamar.
“Nanti kita lihat pertimbangan PBNU apakah tanggal yang kami ajukan tanggal 2-3 September itu secara teknis, secara prinsip kan sudah tidak jadi masalah…tapi kita akan konsultasinyang intensif dengan PBNU, karena gini, kami punya rencana, muktamar yang akan kita buat, dibuka oleh PBNU nanti ditutup oleh presiden,” katanya.
Menurut Lukman, terdapat banyak sosok yang dinilai bisa menduduki kursi ketua umum. Diantaranya, Khofifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, Yenny Wahid, dan Yaqut Cholil Qoumas.
Sementara, dari sosok potensial dari kubu Cak Imin adalah Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, Ida Fauziah, Abdul Halim Iskandar, dan lainnya.
Baca Juga: Muthmainah Tinggalkan Jabatan Ketua DPC PKB Tangsel Terpilih
“Banyak sekali kader-kader NU dan PKB yang mumpuni, kader-kader NU dan kader PKB yang mumpuni dan selama ini terbukti leadership-nya,” kata Lukman.
Sebelumnya, di tengah muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, sejumlah pendukung PBNU menghembuskan wacana acara tandingan di Jakarta dalam waktu dekat. Mereka menyatakan diri sebagai fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB usai menerima mandat dari puluhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan ratusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB.
Sementara itu, Cak Imin kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi dalam Muktamar ke-6 PKB, Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8/2024). (bbs/san)
