SATELITNEWS.COM, TANGERANG –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2024 sebesar Rp 8,05 triliun, Senin (30/9).
Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sementara Muhammad Amud, dalam penyampaian langsung kepada Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono.
“Perubahan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 7,78 triliun. Setelah pembahasan bersama menjadi sebesar Rp 8,05 triliun, bertambah sebesar Rp 273,70 miliar atau naik 3,52%,” kata Ketua DPRD Kabupaten Tangerang sementara, Muhammad Amud kepada Satelit News, Senin (30/9).
Lanjut Amud, pada kesempatan ini DPRD Kabupaten Tangerang juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dapat meningkatkan transparansi dokumen APBD, dengan mensosialisasikan secara masif terkait perubahan APBD 2024 tersebut. Sehingga, masyarakat Kabupaten Tangerang dapat turut serta mengawasi pelaksanaan APBD 2024.
“Sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan efektif. Mari bersama-sama kita awasi, demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Tangerang,” tukasnya.
BacaJuga :
Sementara itu, Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tentunya berkomitmen akan melaksanakan semua program, atau kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Perubahan 2024, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama DPRD Kabupaten Tangerang.
“Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, yang telah melakukan penelitian dan menelaah dalam pembahasan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 2024,” tukas Andi.
Lanjut Andi, ada beberapa hal pokok yang strategis menjadi prioritas utama dalam penyempurnaan Raperda perubahan APBD tersebut. Antara lain, pendapatan daerah terdapat pendapat penambahan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain.
“Berharap semua dapat berjalan dengan sesuai harapan. Dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tangerang,” pungkasnya. (alfian/aditya)
Diskusi tentang ini post