SATELITNEWS.COM, SERANG – Anggota Komisi II DPR RI, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaran Pilkada serentak 2024, serta kunjungan lapangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 8, Kota Serang. Rombongan diterima di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (13/11/2024).
Pemilihan Provinsi Banten sebagai lokasi kunjungan kerja spesifik itu, dikarenakan kontestasi Pilkada di Provinsi Banten ini menjadi sangat penting sebagai optic nasional, bahkan beberapa kota di Provinsi Banten ini juga menjadi atensi khusus nasional.
Belum lagi, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Banten yang cukup tinggi, mencapai 8.926.662, dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) masuk kategori sedang nomor 1 dari 21 Provinsi di Indonesia berdasarkan hasil yang dirilis oleh Bawaslu RI.
Oleh karena itu, penting bagi Komisi II untuk memastikan kesiapan teknis, keuangan, termasuk dukungan utama dari TNI/Polri dalam pelaksanaan Pilkada nanti.
Sehingga, stabilitas politik dan keamanan di Banten terjaga dengan baik.
“Itu sangat penting. Maka dari itu kami ingin pastikan kesiapannya, dan alhamdulillah dari paparan yang tadi disampaikan, baik Pemda maupun peneyelenggara Pemilu di Banten sudah cukup baik persiapannya,” kata Ketua rombongan dari Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karyasuda.
Ketua Komisi II dari Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, dirinya senang dalam kunjungan ini dihadiri oleh TNI/Polri serta penegak hukum lainnya. Karena walau bagaimanapun dalam konteks kemungkinan terjadinya sengketa pemilu, APH dan Gakumdu itu menjadi perhatian utama untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi: Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan
“Dan ujung dari sengketa itu adalah penegakkan hukum,” ujarnya.
Rifqi juga, menyoroti berkaitan dengan maraknya terjadi ASN yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Banten. menurutnya, netralitas ASN ini sudah menjadi isu dimana-mana, termasuk Penjabat kepala daerah yang sudah banyak terdengar.
“Kami berharap, masyarakat bisa berperan aktif melakukan pelaporan agar segera diproses, sehingga mendapatkan kepastian hukum dan tidak menjadi bola liar yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu,” ucapnya.
Kemudian, berkenaan dengan persiapan pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten, Rifqi mengapresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Banten, dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, dengan dilibatkannya siswa SMKN itu, tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga menjadi subjek dalam mata rantai program MBG.
“Saya rasa ini patut dicontoh juga oleh daerah lain,” katanya.
Baca Juga: Program MBG Buat BGN Punya Utang Rp 1,7 Triliun
Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten ini juga lebih banyak melibatkan UMKM. Ini penting karena pada akhirnya tidak hanya pemerintah yang bekerja, tetapi juga ada keterlibatan aktif dari sektor swasta.
“Dan yang pasti anggaran yang disalurkan ini akan transparan karena kita juga akan diaudit oleh BPK,” pungkasnya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, jika Provinsi Banten secara dukungan anggaran dan 19 dukungan program/kegiatan yang terus dilakukan bersama-sama dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
“Bupati/Walikota juga terus berkoordinasi dan masing-masing Pemda juga membentuk desk Pemilu. Itu semua bagian rantai persiapan kita untuk memaksimalkan dukungan dalam pelaksanaan Pilkada nanti,”katanya.
“Secara umum kondisi stabilitas daerah juga terjaga dengan baik. Maka dari itu, kita siap mensukseskan Pilkada serentak 2024,” kata Al Muktabar.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga menyampaikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif yang dilakukan beberapa waktu lalu, dimana berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu tidak terlepas dari kinerja bersama seluruh stackholder termasuk peran besar para penyelenggara Pemilu.
“Sehingga, kita bersyukur sekali sampai pelaksanaan pelantikan dan saat ini kondisi Provinsi Banten masih terus dalam kondisi baik,” ucapnya.
Terkait dengan dukungan anggaran, lanjutnya, Pemprov Banten telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 pada APBD TA. 2023 Sebesar Rp250 miliar.
Lalu penganggaran hibah, untuk Pemilihan Serentak pada APBD Provinsi Banten TA. 2024 sebesar Rp 600.179.212.000,00. Dengan peruntukan untuk KPU Provinsi Bantensebesar Rp499.179.264.000,00 dan untuk Bawaslu Provinsi Banten sebesarRp100.999.948.000,00.
“Itu semua sudah kita salurkan,” pungkasnya.
Untuk pelaksanaan persiapan program MBG itu untuk di Provinsi Banten sejatinya sudah berjalan, terutama pada rentang tugas yang menjadi kewenangan Provinsi yakni tingkat SMAN/SMKN dan SKh.
“Kemudian kami juga saat ini sudah menerima uraian tugas pelaksanaan program itu dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi,” katanya.
Pelaksanaan program MBG untuk di Provinsi Banten ini akan lebih megutamakan pemberdayaan siswa SMKN dengan sepsifikasi jurusan tata boga yang jumlahnya cukup banyak. Kita akan dioptimalkan itu karena mereka sudah terbiasa.
“Adapun untuk panduan komposisi gizinya, agar sesuai dengan ketentuan, kami menggandeng Universitas Indonesia (UI),” ucapnya.
Hal itu, dikatakan AL Muktabar, tidak hanya dilakukan pada program MBG, tetapi juga jauh sebelum itu sudah dilakukan pada penanganan stunting dan gizi buruk. Kita sudah laksanakan itu melalui dapur PKK dan Posyandu sehingga angka stunting di Banten terus menurun.
“Dan itu akan terus kita jalankan untuk rentang usia 0-60 bulan,” ujarnya. (luthfi)
