SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Polresta Tangerang mulai menindaklanjuti laporan Apdesi Kabupaten Tangerang bersama pihak lainnya, terkait dugaan penyebaran pemberitaan hoax di media sosial oleh eks Sekretaris BUMN berinisial SD, Selasa (19/11/2024). Selama 7 jam, SD dimintai keterangan sebagai saksi. Polresta Tangerang berkomitmen menindaklanjuti laporan hingga terang benderang.
“Tentunya kita terus akan melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk membuat terang, terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara SD,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono kepada wartawan, setelah Polresta melakukan pemanggilan SD, Selasa (19/11/2024).
Kapolres menjelaskan, rangkaian hari ini, Polresta Tangerang memanggil Said Didu, dengan kapasitasnya sebagai saksi.
“Dasar pemanggilan saksi adalah adanya laporan atau pengaduan dari Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, kaitan dengan apa yang sudah disampaikan saudara SD, melalui konten yang dibuat,” ucapnya.
Lanjut Kapolres, menurut terlapor dari Ketua Apdesi yang disampaikan dalam konten itu, tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga Ketua Apdesi saudara Maskota membuat laporan pengaduan ke Polresta Tangerang
“Kemudian Polresta Tangerang menindaklanjuti dengaqn melakukan penyediaan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, dan hari ini kami sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan pemeriksaan saudara SD sebagai saksi,” terangnya.
Baca Juga: 3 Pelajar Ditangkap Buntut Kematian 2 Remaja di Alam Sutera
Sementara itu, mantan Sekretaris BUMN, SD mengatakan, dirinya hari ini diperiksa oleh pihak kepolisian, terkait adanya laporan dari Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang. “Saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan selama 7 jam kita mengikuti panggilan polisi,” ungkapnya kepada awak media.
Pihaknya melanjutkan, bahwa ia tak mempermasalahkan adanya laporan terkait dirinya di pihak Kepolisian. “Saya hanya ingin tidak ada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan masyarakat. Pemerintah kedepan dari mulai pusat sampai tingkat bawah, agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang membuat rakyat menderita itu yang kami suarakan,” tutupnya. (aditya)
