SATELITNEWS.ID, RANGKASBITUNG—Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) DPRD Lebak menilai kualitas pembangunan jalan dan jembatan kurang berkualitas. Untuk itu, agar bisa dinikmati salam waktu lama serta menekan penyelahagunaan anggaran maka diperlukan pengawasan ekstra dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Lebak, Imad Huamedi melihat pengawasan pemerintah daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih lemah. “Salah satu poin yang kami sampaikan dalam pandangan umum di Fraksi PPP adalah mengenai kualitas infrasruktur jalan dan jembatan,” kata Imad Humaedi, selepas menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota penjelasan Bupati Lebak, atas Raperda Pertanggungjawaban anggaran 2019, kemarin.
Kata Imad, PPP menemukan pembangunan jalan hotmix yang tidak berkualitas. Kerusakan tidak hanya terjadi pada ruas jalan kabupaten, melainkan jalan desa yang sama-sama didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. “Padahal baru dikerjakan tetapi sudah rusak. Begitu juga pada pembangunan jembatan terkesan asal-asalan,” katanya.
Persoalan – persoalan lainnya, Imad menambahkan, misalnya terkait kontrak pembangunan yang melebihi waktu harus menjadi perhatian agar tidak lagi terulang di masa yang akan datang. “Terjadi keterlambatan melebihi waktu kontrak. Ini bukti lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Kami minta ini menjadi perhatian khusus agar ke depan, pembangunan dilaksanakan dengan cepat, tepat dan bermutu,” tandasnya.
Wakil Ketua Fraksi PPP Musa Weliansyah memberi contoh salah satu jalan yang baru dikerjakan namun sudah rusak kembali adalah ruas Jalan Cijaku-Cigemblong. “Akhir November 2019 itu selesai tetapi Januari 2020 sudah rusak kembali, anggarannya sekitar Rp 5 miliar. Lalu jembatan yang terkesan asal seperti di Desa Labanjaya, Banjarsari. Sudah disampaikan, di Komisi IV saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sudah disampaikan agar ini diperbaiki dan jadi evaluasi pemerintah daerah,”ujarnya.
Soal nota penjelasan Bupati Lebak atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, Musa menambahkan dari enam Fraksi yang ada di DPRD semua menyetujuinya. “Atas laporan yang disampaikan Iti Octavia atas nota tersebut kita menyetujuinya,” katanya. (mulyana/made)
