SATELITNEWS.COM, SERANG—Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten akan mengalami penyusutan ruangan untuk kegiatan rawat inap pasien. Hal itu sebagai imbas dari penerapan Peraturan Presiden (Perpres) 59 tahun 2024 soal rawat inap.
Diketahui, Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perpres itu mengamanatkan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan berlaku Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Dalam Pasal 103B Perpres 59 tahun 2024 tersebut menekankan bahwa penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Direktur Utama RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya siap melakukan penyesuaian ruangan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perpres tersebut.
“Kita akan terapkan dan sudah kredensial oleh BPJS harus diterapkan di 2025,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (15/12).
Danang mengatakan bahwa imbas dari adanya penyesuaian tersebut yakni berkurangnya fasilitas ruang rawat inap. Sebab, kata dia, dengan penyesuaian itu, ruangan yang telah terbangun dengan kapasitas besar terpaksa harus direlakan untuk menampung pasien lebih sedikit.
“Dari kapasitas 460 lebih (pasien, red), akhirnya kita (RSUD Banten, red) jadi 395 (muatan pasiennya-red),” katanya.
Baca Juga: Harga Obat Naik 20 Persen, RSUD Banten Dituntut Tingkatan Pelayanan
“Kita ikut saja peraturan, yang penting terbaik untuk masyarakat,” sambungnya.
Dia juga menuturkan bahwa dengan adanya penyusutan kapasitas daya tampung tersebut, tentu berpengaruh terhadap pasien-pasien yang akan dirawat. Karena pasien baru perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan ruangannya. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, kata Danang, pihaknya telah menyiapkan skema mempercepat take over atau kepulangan pasien yang sudah sembuh agar tidak terjadi penumpukan pasien di Instansi Gawat Darurat (IGD).
“Sedikit berpengaruh. Jadi, orang di IGD, itu agak menunggu lebih lama. Karena tentu ruang rawat inap jadi lebih sedikit. Mudah-mudahan bisa diantisipasi dengan cara nanti kita mempercepat proses take over pasien yang mau pulang,” ujarnya.
“Tetapi tetap memperhatikan segi kemanfaatan dan kesehatan pasien. Jangan sampai, pasien belum sembuh disuruh pulang. Jadi, pasien yang sudah sembuh mau pulang jangan sampai menunggu berganti sif. Karena kadang-kadang nunggu gantian sif baru administrasi diperbaiki. Sehingga proses-proses ini kita tajamkan. Sehingga pasien di IGD bisa cepat naik,” jelasnya.
Saat ditanya terkait upaya untuk menambah ruangan. Danang mengaku bahwa hal itu memiliki proses yang cukup kompleks. Sebab, bukan hanya membutuhkan peralatan untuk mengisi ruangan, namun juga sumber daya manusia (SDM) pun perlu ditambah.
“Kalau menambah ruangan , itu prosesnya cukup komplek. Karena pertama tenaga bertambah, kemudian tentu alat dan gedung harus bertambah termasuk ICU-nya. Kita sekarang juga itu dibatasi dengan jumlah ICU,” terangnya.
Baca Juga: Dibantu Dinsos dan Baznas Tangsel, Tunggakan Biaya RS Korban Penusukan Akhirnya Lunas
Dalam kesempatan lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti menjelaskan bahwa ruangan yang saat ini ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten memiliki luasan yang cukup luas jika disesuaikan dengan amanah dalam perpres 59 tahun 2024 itu. Namun, kata dia, meskipun terdapat beberapa kendala, pihaknya tetap akan mematuhi apa yang tertuang dalam Perpres tersebut.
“Rumah sakit yang ada di Provinsi Banten sedang dalam persiapan perpres itu, selambat-lambatnya bulan juni 2025 (penyesuian, red). Jadi tahap saat ini adalah pendataan dari jumlah tempat tidur. Karena ada 12 item indikator yang harus kita persiapkan untuk bisa kelas standar yang merujuk dalam perpres itu,” katanya.
Ati menuturkan, jika dipaksakan dengan apa yang diamanahkan sesuai perpres tersebut, maka akan membuang ruangan yang bila mana dimanfaatkan akan bisa lebih baik kebermanfaatannya. Oleh karena itu, pihaknya saat ini masih memformulasikan agar bisa menyesuaikan arahan yang tertuang dalam perpres 59 tahun 2024 tersebut.
“Nah ini akan terbuang (ruangannya, red) artinya bahwa ruangan yang kosong itu kan besar, jadi akan terbuang, hanya diisi oleh empat tempat tidur, itu yang sedang kita mencari solusi,” tuturnya. (mpd/bnn/gatot)
