SATELITNEWS.COM, LEBAK–Program makan bergizi gratis (MBG) cukup membuat orang tua siswa senang. Hal ini lantaran asupan nutrisi untuk anak bertambah.
Namun, tidak bagi para pelaku usaha kantin sekolah di Kabupaten Lebak. Mereka mengaku cemas dengan rencana tersebut, karena bisa berimbas pada omzet pendapatan mereka.
Seperti Murni misalnya. Pelaku usaha kantin di salah satu sekolah di Kecamatan Rangkasbitung ini mengaku khawatir usaha yang sudah ditekuninya selama bertahun-tahun bakal gulung tikar seiring dengan adanya program MGB.
“(Usaha kantin sekolah) Ini merupakan satu-satunya pendapatan saya untuk menyambung hidup sama dua anak selama bertahun-tahun. Khawatir dengan adanya rencana program itu (MBG),” kata Murni, Jumat (31/1/2025).
“Walaupun masih belum ya, tapi kalau programnya nanti jalan pasti terdampak. Kalau lihat-lihat daerah lain kan pemilik kantin banyak yang ngeluh,” ujar Murni mencontohkan kabar yang didengarnya dari pemilik kantin yang sekolahnya sudah menjalankan MGB.
Di kantinnya, Murni menjajakan berbagai jenis kudapan ringan dan minuman. Tak jarang ia juga mendapatkan titipan dari rekanannya berupa kue kering. Dalam sehari, Murni rata-rata mendapatkan omzet sebesar Rp400-500 ribu. Ia khawatir omzetnya tersebut berkurang drastis jika program MBG berjalan di Kabupaten Lebak.
“Kalau sekarang paling besar sehari Rp500 ribu, tinggal dipotong modal dan lain-lain. Dagangannya macam-macam, kayak es, gorengan, terus jajan-jajanan gitu. Kadang ada titipan juga,” terangnya.
Murni berharap pemerintah bisa mengambil langkah tepat dalam pelaksanaan MBG. Setidaknya, pelaku UMKM seperti dirinya bisa dilibatkan dalam menyiapkan kebutuhan MBG para siswa.
“Kalau saya sih maunya diikutin (dilibatkan). Tinggal disesuaiin saja nanti apa saja yang dibutuhkan. Jadi nanti anak-anak sehat, ya kita gak bangkrut,” terangnya.
Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Lebak belum menjalankan program MBG. Pemkab Lebak hingga saat ini masih menunggu aturan pasti dari program tersebut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lebak, Halson Nainggolan menyebutkan pihaknya akan mengalokasikan 2 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kebutuhan program MBG.
“Dikarenakan aturan teknisnya belum terbit, Pemprov Banten mengarahkan agar mengalokasikan 2 persen dari target PAD tahun 2025, jadi sekitar Rp10,2 miliar kita alokasikan,” kata Halson belum lama ini. (mulyana)
