SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie mengumumkan bahwa pemerintah daerah telah memulai persiapan untuk mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dimana, pemangkasan anggaran pemerintah daerah akan dilakukan untuk persiapan dalam rangka efisiensi sekitar 40 persen. Persentase itu diperkirakan dapat menghemat hingga Rp200 miliar.
Alokasi dana yang diefisienkan akan digunakan untuk membiayai program-program yang sudah ada atau non infrastruktur. Hal ini sebagai tindaklanjut dari instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“Sesuai dengan pedoman di inpres tadi kurang lebih sampai 40 persen, tapi ditotal perkiraan sementara kita bisa mengefisienkan kurang lebih sekitar Rp200 miliar, itu belum total semuanya ya karena belum diitung, tapi itu angka sementara setelah saya dapat laporan sebesar Rp200 miliar yang bisa diefisienkan,” ujarnya.
“Nanti ada arahan dari surat kementerian dalam negeri, tapi paling tidak untuk membiayai program-program kita yang sudah ada sekarang ini, atau disimpan di belanja tidak terduga untuk mengantisipasi bencana hidrotemologi dan lainnya,” lanjutnya.
Walaupun begitu, Benyamin menyebut bahwa pihaknya masih harus menunggu arahan terbitnya surat dari Kementerian Dalam Negeri, terkait efisiensi. Selain itu, kata dia, tim anggaran juga secara berkala melakukan persiapan.
“Saya sudah meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan persiapan persiapan dalam rangka efisiensi itu, sambil menunggu surat arahan dari kementerian dalam negeri. Tapi Inpres tadi sudah bisa kami jadikan contoh, misalnya seremonial dan perjalanan dinas di efisienkan sekian persen, prosentase itu kami ambil,” paparnya.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
Benyamin memastikan, dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu, program makan bergizi gratis tidak terkena pemotongan.
“Tidak terganggu program itu, tetap berjalan. Saya tidak memotong infrastruktur, yang diefisienkan itu non-infrastruktur, belanja belanja non fisik,” katanya.
Benyamin menambahkan, pihaknya pun akan membangun disiplin para organisasi perangkat daerah (OPD) dalam kebijakan efisiensi itu. Benyamin memberi contoh terkait perjalanan luar daerah, yang berangkat hanya berkepentingan saja.
“Kita tinggal membangun disiplin para OPD, contohnya kalau perjalanan ke luar daerah biasanya 10 orang, ya nanti jadi 4-5 orang. Kemudian seremonial sudah tidak ada lagi. Kalau itu yang menggunakan sumber APBD, tapi kalau yang bersumber dari masyarakat ya silakan saja,” pungkasnya. (eko)
