Katanya, ia sangat mengapresiasi atas tuntutan tersebut, karena itu bagian dari hak kawan-kawan PPDI, sekaligus sebagai kritik membangun bagi pemerintah daerah. Terlebih, menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-undang.
“Menjadi PR (Pekerjaan Rumah), dan kewajiban kami untuk merealisasikan tuntutan tersebut,” kata Iing, Selasa (18/2/2025).
“Kami langsung berkoordinasi dengan kepala daerah saat ini, yaitu Ibu Irna beserta jajaran TAPD. Hasilnya, InsyaAllah untuk Penghasilan Tetap (Siltap), bisa dibayarkan sebesar Rp9,4 Miliar paling lambat tanggal 28 Februari, atau akhir bulan ini setelah Dewi-Iing dilantik,” sambungnya.
Menurutnya, semoga kedepannya tidak ada keterlambatan lagi. Oleh karenanya, butuh kerjasama dan sinergitas semua pihak, serta di semua tingkatan.
“Maka fokus kita adalah, bagaimana bisa mewujudkan kemandirian fiskal, untuk mewujudkan itu semua, kita harus kerja sama secara pentahelix,” tambahnya.
Untuk mewujudkan kemandirian fiskal itu, tambah Iing, adalah peningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kami mohon kerjasamanya, kepada para Kepala Desa (Kades) dan kawan-kawan PPDI agar PBB bisa tercapai sesuai target dimasing-masing desa,” tandasnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, dengan kebersamaan dan kerja keras semua pihak, Kabupaten Pandeglang kedepan akan lebih mandiri secara fiskal, ketika fiskal sudah mandiri maka harapan dan keinginan masyarakat lambat laun secara bertahap bisa diwujudkan atau direalisasikan.
Diberitakan sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Pandeglang berunjuk rasa di depan gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan DPRD.
Mereka menuntut, segera pencairan Siltap bulan November – Desember 2024 dan Januari – Februari 2025. Karena mereka berpendapat, Siltap tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari.
Dalam aksi demonstrasi itu, mereka berorasi secara bergantian menyampaikan tuntutannya, bahkan hingga membakar ban bekas di depan kantor BPKD, karena tuntutan mereka tak kunjung ditanggapi.
Beberapa menit kemudian, perwakilan dari pengunjuk rasa Diminta beraudiensi dengan jajaran pejabat setempat, yang dihadiri Sekda Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, Kepala BPKD Yahya Gunawan Kasbin, Kepala DPMPD Muslim Taufik, serta jajaran terkait lainnya.
Usai mendapat tanggapan, dan kepastian atas tuntutannya, massa aksi-pun membubarkan diri dan bergeser ke gedung DPRD Pandeglang hingga akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (adib)
