SATELITNEWS.COM, SERANG—Menteri Perhubungan (Menhub) RI Duddy Purwagandhi meminta Pemprov Banten untuk menyiapkan lokasi zona penyangga atau buffer zone untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Buffer zone dianggap penting sebagai salah satu instrumen memperlancar arus mudik dari arah Jawa melalui Sumatera melalui sejumlah pelabuhan di Cilegon dan Serang.
Permintaan itu disampaikan Menhub Duddy saat melakukan rapat koordinasi bersama Pemprov Banten dan jajaran, terkait persiapan mudik lebaran 2025, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (5/3). Duddy mengatakan buffer zone itu penting sebagai salah satu instrumen sistem penundaan arus kendaraan dari jalan tol menuju pelabuhan.
Duddy mengatakan Pemerintah sudah merencanakan ada empat titik yang akan dijadikan sebagai zona penyangga. Yang pertama di sepanjang jalan tol dengan mengoptimalkan rest area yang ada seperti Rest Area KM 13 dengan kapasitas 250 kendaraan kecil, lalu Rest Area KM 43 dengan kapasitas 300 kendaraan kecil dan Rest Area KM 68 dengan kapasitas 320 kendaraan kecil.
Selanjutnya buffer zone di jalan arteri yakni di sekitar Cikuasa Atas, Merak dengan kapasitas 80 kendaraan kecil dan di Jalan Lingkar Selatan (JLS) untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas 200 kendaraan roda dua.
“Total kapasitas kendaraan seluruhnya mencapai sekitar 1.050 kendaraan kecil,” kata Menhub.
Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan sistem satu arah dan ganjil genap, i jalur yang menuju ke beberapa pelabuhan, terutama di Pelabuhan Merak yang akan difokuskan untuk angkutan kendaraan roda empat.
“Itu akan dimulai pada tanggal 24 Maret 2025, bersamaan dengan pemberlakuan work from anywhere (WFA), bagi pegawai pemerintah maupun karyawan swasta, termasuk juga kita memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Penerapan arus mudik tahun 2025 ini, lanjut Duddy, sejatinya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya seperti mengoptimalkan pelabuhan Ciwandan atau Pelindo untuk kendaraan roda dua, dan pelabuhan Indah Kiat untuk kendaraan besar. Juga ada pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.
“Polanya hampir sama. Hanya saja pada tahun ini, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan mudik tahun lalu, kita akan berlakukan tiket reguler seluruhnya. Artinya tidak ada terminal eksekutif, pada momen mudik lebaran nanti semuanya menjadi reguler. Ini penting untuk memperlancar arus kendaraan yang akan menyeberang,” pungkasnya.
BeritaTerbaru
Diketahui, Pelabuhan Merak mempunyai kapasitas 7.326 kendaraan kecil dan akan dioperasikan sebanyak 56 kapal kecil. Kemudian untuk pelabuhan Ciwandan bisa menampung 3.810 kendaraan bermotor dengan kapasitas 5-7 kapal.
Lalu di pelabuhan Indah Kiat, dengan kapasitas 2.072 kendaraan. Sedangkan di pelabuhan BBJ bisa menampung 1.200 kendaraan besar dengan kapasitas 6 kapal.
“Nanti kalau dalam perjalanannya masih kurang, kita akan tambah,” tuturnya.
Duddy memprediksi, pada arus mudik lebaran tahun ini akan terjadi peningkatan. Meskipun saat ini besaran data peningkatan itu masih dalam proses input di internal. Oleh karena itu, dirinya meminta Pemprov Banten dan stakeholder terkait, untuk bisa bersama-sama mengambil peran dalam mensukseskan pelaksanaan arus mudik nanti.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mendukung pelayanan arus mudik tahun 2025. Sosialisasi menjadi poin penting, dalam mensukseskan berbagai kebijakan pemerintah selama arus mudik lebaran nanti. Selain itu, dirinya akan menyediakan toilet, air bersih dan lainnya untuk di rest area.
“Mudah-mudahan kita bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat di masa mudik,” tandasnya.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Selain itu, Andra Soni menuturkan Pelabuhan Merak menjadi sentral dari setiap kegiatan arus mudik setiap tahunnya. Dan seiring waktu terus mengalami perbaikan dalam memberikan pelayanan.
“Salah satu yang penting adalah sosialisasi terkait dengan rekayasa lalu lintas dan lainnya, itu harus ada disosialisasi,” imbuhnya. (luthfi/mardiana)
