SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Ruas jalan Salawi-Parakan di Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, dalam kondisi rusak dan butuh perhatian. Jalan lintas atau poros kecamatan itu, dibiarkan ruas selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan perhatian Pemkab Pandeglang.
Camat Cipeucang Bayu Daniswara mengakui, masih banyak ruas jalan di wilayahnya dalam kondisi rusak dan butuh perhatian. Kondisi itu terjadi, karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan infrastruktur jalan tersendat dan belum merata.
“Jadi ruas jalan kabupaten di Cipeucang yang butuh perhatian ada dua, jalan Salawi-Parakan dan Cimongkor. Kalau jalan Salawi-Parakan, panjangnya empat kilo meter, 2,5 kilometer sudah diperbaiki, sisanya 1,5 kilometer masih rusak,” kata Bayu, Selasa (22/4/2025).
“Sedangkan untuk ruas jalan Cimongkor, panjang jalannya 2,5 kilometer dan yang sudah bagus baru satu kilometer, sedangkan 1,5 kilometernya masih rusak dan butuh perhatian,” ujarnya.
Bayu juga mengatakan, selain ruas jalan kabupaten, ada juga ruas jalan desa dan lingkungan yang membutuhkan perhatian. Terlebih, saat ini, Dana Desa (DD) untuk pembangunan fisik berkurang, karena dialihkan kepada kegiatan ketahanan pangan.
“Kalai ruas jalan desa atau lingkungan, itu pembangunannya bisa menggunakan DD, walaupun untuk sekarang memang jumlahnya berkurang, tetapi ada untuk pembangunan jalan,” ujarnya.
Baca Juga: Sidak WP, DPRD Pandeglang Canangkan Revisi Perda Pajak Daerah
Menurut Bayu, ruas jalan di Kecamatan Cipeucang yang membutuhnan perhatian, atau dalam kondisi rusak tinggal 40 persen. Namun, dia belum bisa menyampaikan panjang jalan di wilayahnya secara keseluruhan.
“Kalau keseluruhan ruas jalannya, saya belum membuka data. Tetapi, secara leseluruhan tinggal 40 persen lagi ruas jalan yang harus ditangani atau kondisinya masih rusak, dan membutuhkan penanganan,” tuturnya.
Ketua Ikatan Kepala Desa (Ikades) Kecamatan Cipeucang, Almuktarodi mengatakan, rata-rata satu desa hanya bisa membangun ruas jalan lingkungan sepanjang 750 meter. Oleh karena, DD yang ada dipergunakan untuk program ketahanan pangan.
“Kalau tahun kemarin, anggaran pembangunan fisik di desa masih lumayan. Kalau tahun ini, untuk membiayai program ketahanan pangan saja sudah 20 persen dari DD, sekarang paling lima persen untuk pembangunan fisik,” imbuhnya. (adib)
