SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) tetap optimistis bahwa inflasi nasional akan terkendali dalam rentang target 2,5 persen plus minus 1 persen pada tahun 2025 dan 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan keyakinan tersebut dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025 di Jakarta, Rabu (23/4).
“Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi,” ujar Perry.
Ia juga menyebutkan bahwa inflasi dari kelompok bahan pangan yang harganya bergejolak atau volatile food diprakirakan tetap dalam kendali. Hal ini berkat sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Secara umum, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 tercatat masih rendah, mendukung stabilitas perekonomian nasional. IHK mengalami inflasi sebesar 1,03 persen secara tahunan (year on year/yoy). Inflasi inti juga tetap stabil di angka 2,48 persen (yoy), mencerminkan efektifnya arah kebijakan moneter yang ditempuh BI.
Sementara itu, inflasi volatile food tercatat sebesar 0,37 persen (yoy), didukung oleh kecukupan pasokan pangan utama serta kuatnya koordinasi pengendalian harga oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Adapun kelompok administered prices mencatatkan deflasi sebesar 3,16 persen (yoy). Penurunan harga ini tidak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai deflasi 9,02 persen (yoy), dan sebagian besar disebabkan oleh berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya listrik di bawah 2.200 VA.
Dalam rapat yang sama, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 5,75 persen. Kebijakan ini juga berlaku untuk suku bunga deposit facility yang tetap di angka 5,00 persen dan lending facility di level 6,50 persen.
“Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.
Bank Indonesia, lanjut Perry, terus memantau ruang bagi penurunan suku bunga lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kondisi nilai tukar, prospek inflasi, dan pentingnya mendorong aktivitas ekonomi.
Di samping itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diperkuat. Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diperkuat sejak 1 April 2025 diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas, yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan program Astacita pemerintah.
“Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi pembayaran digital akan terus diperluas,” ujar Perry.
Ia menegaskan, BI akan terus melanjutkan bauran kebijakan—moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran—untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini termasuk penguatan strategi stabilisasi nilai tukar, kebijakan operasi moneter pro-pasar, pelonggaran kebijakan makroprudensial, peningkatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), hingga percepatan adopsi digital. (rmg/san)
