SATELITNEWS.COM, LEBAK—Beredar sebuah video di media sosial dengan narasi pemerintah abai terhadap nasib rakyatnya. Video viral dengan objek anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai NasDem yakni Asep Awaludin saat mengunjungi warga korban banjir bandang dan tanah longsor di hunian sementara (huntara) di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak.
Dalam video berdurasi 4 menit 7 detik tersebut, ia menyoroti lamanya penanganan korban banjir bandang dan tanah longsor pada tahun 2020 silam.
Tampak Asep Awaludin atau yang kerap disapa AW itu menyatakan, pemerintah abai terhadap korban bencana, mengingat kondisi huntara belum juga membaik meskipun bencana telah terjadi 5 tahun lalu. Asep juga menegaskan siap mendanai aksi demonstrasi besar-besaran bersama warga jika tak ada respons dari pemerintah Banten. “Berarti ini pemerintah provinsi, kabupaten, atau pemerintah pusat yang g*bl*k,” kata Asep, dalam video TikToknya yang diunggah pada beberapa waktu lalu.
“Saya melihat kondisi ini dari TikTok, tadinya saya pikir masalah ini sudah selesai, kalau ada pemerintah, berarti pemerintah Indonesia tidak hadir di sini, jadi saya sebagai wakil rakyat, anggota dewan provinsi merasa prihatin dengan kondisi negara ini,” sambungnya.
Ia mengungkapkan, bahwa permasalah ini terlalu berlarut-larut. Bahkan menurutnya dari mulai pemerintahan pusat, pemerintah Provinsi Banten hingga pemerintah Kabupaten Lebak tidak becus bekerja, sehingga warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) harus hidup di tengah keprihatinan dan terabaikan.
“Saya terus terang saja ketika melihat di video, di TikTok hati saya tergugah, sedih, berarti Indonesia ada ini tidak ada gunanya. Berarti bangsa kita bangsa apa ini, berarti negara kita tidak ada manfaatnya bagi rakyat kecil, kalau selama lima tahun ini tidak ada apa-apanya,”ucapnya.
Baca Juga: Lihat Bogor Sudah Huntap, Warga Huntara Lebak Mengaku Sakit Hati
“Saya membaca juga kondisi di Jawa Barat, ternyata di Jawa Barat itu sudah selesai dari empat tahun lalu, berarti ini pemerintah provinsi, kabupaten, atau pemerintah pusat yang g*bl*k? Saya mah tegas saja g*bl*k? Betul Enggak? Setuju enggak?” tanya AW ke warga huntara.
Asep juga menegaskan siap mendanai aksi demonstrasi besar-besaran bersama warga jika tak ada respons dari Pemerintah Banten. “Kalau enggak g*bl*k enggak bakal menyia-nyiakan, terus terang saja, saya jadi wakil rakyat ini iya kan merasa tidak ada manfaatnya kalau kita tidak mau memperjuangkan rakyat ini, saya merasa tidak berguna, siap enggak kita demo ke Provinsi Banten, bahkan saya akan membiayai anggaran demonya,” ucapnya.
“Kalau kita sampai bulan Mei ini Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak tidak merespons kedatangan kami ke sini, keinginan masyarakat di sini sudah lima tahun. Kita siap menduduki Provinsi Banten, nasib kita ini ditentukan oleh negara, kalau negara abai atas nasib masyakarat, ini permasalahan bangsa bukan permasalahan sepele, omong kosong,” tambahnya.
“Saya terus terang saja, kalau melihat kondisinya seperti ini itu ada dua kemungkinan, yang pertama pemerintahan provinsi dan kabupatennya yang berengsek, tidak peduli kepada nasib bangsa dan rakyatnya, atau mereka tidak becus memimpin daerah kita, betul enggak,” tutur Asep.
“Kenapa saya menyimpulkan seperti itu karena di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sudah selesai. Ini poinnya berarti ketidakmampuan Pemerintah provinsi Banten dan Kabupaten Lebak dalam mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyebut kritik Asep sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat. “Intinya saya melihatnya sih begini, dia sebagai anggota dewan, dia sedang menyuarakan kepentingan rakyat, apa yang dikatakan Pak AW ini secara keras, tetapi dia betul apa yang dia katakan,” ujarnya. Ia mengakui bahwa penanganan lamban terjadi akibat kendala administrasi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Penghuni Huntara di Lebak Cuma Ingin Hidup Layak
“Jujur masa selama lima tahun enggak diperbaiki, saya juga komplain pada saat rapat di Jakarta sudah satu rezim gitu, ini kan hanya kesalahan administrasi bukan kesalahan dari daerah, ini kesalahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena sudah abai kepada Kabupaten Lebak yang tadinya dananya siap pakai jadi dana RR diubah. Jadi administrasi itu yang menyebabkan akhirnya lama, kan kasian masyarakat. Masyarakat tidak tahu, masyarakat tahunya itu Bupati Lebak sama Gubenur Banten, enggak sebetulnya,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, Pemkab Lebak sudah menyiapkan lahan, bahkan sudah dianggap selesai. Bahkan Amir menilai, kritik keras tersebut justru menjadi pengingat agar semua pihak segera bertindak dan tak lagi bersikap santai terhadap masalah serius ini. “Jadi pemerintah pusat selama ini abai tidak memprioritaskan, masa Bogor juga sudah selesai, jadi menurut saya masalah Pak Asep Awaludin itu hanya bahasa saja, tujuannya benar beliau itu supaya kita cepat kerja gitu loh, kalau menurut saya dalam bahasa politik itu bahasa pulgar tapi tujuannya itu benar,” pungkasnya. (mulyana)
