SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat terhadap tindakan organisasi kemasyarakatan (ormas), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang justru mengambil pendekatan tak biasa, menggandeng ormas dan OKP untuk membentuk Forum Tenaga Kerja di Kecamatan Pinang. Langkah ini dianggap sebagai upaya nyata menanggulangi pengangguran.
Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menegaskan , forum ini adalah bentuk konkret dari semangat kolaborasi lintas sektor termasuk kalangan pemuda dan ormas, serta untuk merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran di Kota Tangerang.
“Forum ini pelopor di Kota Tangerang. Kita ingin hadirkan solusi dari bawah, dengan pemuda-pemuda yang peduli pada rekan-rekannya. Ke depan, kami harap forum serupa tumbuh di kecamatan lain,” ujar Ujang.
Ia menjelaskan, forum ini akan bergerak melalui pendataan riil jumlah pengangguran, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja di tiap RT dan RW. Data itu akan digunakan untuk menghubungkan pencari kerja dengan lowongan yang sesuai di perusahaan sekitar. “Bukan tidak mungkin masyarakat lokal bisa terserap lebih banyak, karena faktanya perusahaan cenderung memilih pekerja dari lingkungan sekitarnya,” lanjutnya.
Saat ini, regulasi ketenagakerjaan di tingkat daerah mengatur kuota 40 persen tenaga kerja lokal. Meski begitu, Ujang menyebut perda tersebut tengah dievaluasi dan akan diperbarui agar lebih relevan dengan kondisi aktual. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dua kecamatan lain juga telah menyatakan minat untuk membentuk forum serupa. Ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat soal pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar.
Camat Pinang Syarifudin Hajar Winata, mengapresiasi terbentuknya forum ini yang dipimpin oleh Ketua Forum Tenaga Kerja, Uis Adi Dermawan. Ia menekankan bahwa forum ini bukan hanya bentuk antusiasme ormas dan OKP, tapi juga refleksi kebutuhan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan belum terserap pasar kerja. “Kami punya potensi besar. Banyak perusahaan, gudang, dan pengembang baru berdiri di Kecamatan Pinang. Tapi kalau tidak ada yang menjembatani, tenaga kerja lokal tetap tersingkir,” jelasnya.
Baca Juga: 3.450 Pekerja Rentan di Lebak Dapat Jaminan
Ia mengingatkan pentingnya forum ini untuk menyesuaikan kompetensi calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan. “Saya tidak ingin nanti forum justru jadi sumber konflik karena tidak menempatkan orang sesuai keahliannya. Ini harus profesional,” tegas Syarifudin.
Uis juga menyatakan bahwa terbentuknya forum ini bukan sekadar seremoni. Bahkan sebelum resmi dikukuhkan, forum telah berhasil menyalurkan beberapa warga sebagai tenaga keamanan di kawasan Alam Sutera. “Forum ini lahir karena keprihatinan. Banyak warga yang tinggal berdampingan dengan perusahaan, tapi tidak terserap. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak ada jembatan komunikasi antara warga dan perusahaan,” jelas Uis.
Ia menambahkan, forum akan menggencarkan pendataan digital untuk menghimpun informasi pencari kerja secara rapi dan akurat. “Kita akan bekerja tanpa tekanan. Kolaborasi, bukan intimidasi. Itu prinsip kami,” katanya, merujuk pada arahan dari pihak kepolisian. Forum Tenaga Kerja Kecamatan Pinang ini terdiri dari gabungan elemen ormas dan OKP, antara lain, Pemuda Pancasila, Forum Betawi Rempug (FBR), GRIB Jaya Forkabi, BPPKB, KNPI, Karang Taruna, LPM, Laskar Merah Putih, Forum UMKM, PMI.
Deklarasi dan pengukuhan forum ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, koordinator OKP, Kapolsek Pinang Iptu Adityo Wijanarko, serta ratusan warga Pinang. Dengan semangat kolaboratif yang melibatkan ormas, pemerintah, dan masyarakat, Forum Tenaga Kerja Kecamatan Pinang menjadi model baru penanganan pengangguran di tingkat lokal.
Langkah ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran terbuka secara signifikan, sekaligus memperbaiki citra ormas sebagai mitra pembangunan, bukan ancaman sosial. Kegiatan ini juga menjadi catatan positif di 100 hari kerja pertama Wali Kota Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono Hasan, dalam membangun pendekatan inklusif berbasis data dan kolaborasi komunitas. (mg01)
