SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Pemerintah Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, kesulitan mendapatkan anggaran untuk melakukan perbaikan Jembatan Sarewu. Sejak ambruk satu tahun lalu, jembatan tersebut belum dilakukan perbaikan karena minimnya anggaran.
Agar masyarakat tetap bisa menggunakan jembatan itu, masyarakat dan pemerintahan kecamatan dan desa melakukan perbaikan secara swadaya. Meski jauh dari kata aman dan nyaman, namun jembatan tersebut masih bisa digunakan masyarakat.
Diketahui, jembatan itu mengalami kerusakan dan putus, karena terkena dampak banjir pada tahun 2024 lalu. Pemerintah Kecamatan sudah mengajukan perbaikan kepada Pemkab Pandeglang, namun belum mendapat respons, karena keterbatasan anggaran.
Usulan itu juga, sudah dilayangkan kepada Pemprov Banten agar bisa ditindaklanjuti, namun sampai sekarang belum mendapatkan respons. Padahal, lokasi itu menjadi akses utama masyarakat, dan menjadi penghubung beberapa desa di Kecamatan Jiput.
Camat Jiput Ade Juliansyah mengatakan, usulan perbaikan Jembatan Sarewu belum mendapatkan respons dari Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten. Sementara, banyak masyarakat yang menanyakan kapan jembatan itu diperbaiki, karena menjadi akses utama masyarakat.
“Sudah kita sampaikan, bahkan sampai ke Pemprov Banten kita sampaikan usulan perbaikannya, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa segera ada kepastian,” katanya, saat meninjau kerusakan sekolah di Kecamatan Jiput, Selasa (3/6/2025).
Baca Juga: Sidak WP, DPRD Pandeglang Canangkan Revisi Perda Pajak Daerah
Ade mengatakan, apabila tidak ada jawaban pasti mengenai usulan tersebut, kemungkinan besar proses perbaikan jembatan akan dilakukan di tahun depan. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi dan berkomunikasi untuk memastikan kejelasannya.
“Kalau memang enggak ada jawaban saja, ya paling di tahun depan dilakukan perbaikannya. Kemungkinan besar sih seperti itu, tetapi kita tunggu saja dulu mudah-mudahan ada kabar baik,” tambahnya.
BeritaTerbaru
Ade mengatakan, proses perbaikan jembatan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, yakni sekira Rp1,4 Miliar. Dana sebesar itu, tidak ada di Pemkab Pandeglang, karena dampak efisiensi.
“Dananya besar sampai Rp1,4 Miliar, sudah paten dan kokoh itu. Kita sampaikan ke Pemda, tetapi karena ada efisiensi, sepertinya enggak bisa, paling kita nunggu dari Pemprov Banten,” ujarnya.
Ade juga mengatakan, jembatan tersebut sangat penting karena menjadi akses utama masyarakat, untuk kegiatan perekonomian dan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan jembatan tersebut harus bisa segera dilaksanakan.
“Jembatan itu kan akses utama, karena menyambungkan dua wilayah. Kalau belum diperbaiki, tentunya masyarakat kesulitan beraktivitas karena harus menggunakan jalan lain dan memakan waktu lama,” tuturnya.
Baca Juga: UPT Puskesmas Bojong Pandeglang Bahas Kesehatan Masyarakat
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Ade Muamar, menyayangkan tidak adanya alokasi anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut. Namun, dia meminta kepada pihak terkait agar bisa mencari solusi lain.
“Memang sedang efisiensi, tetapi kan ada opsi lain yang bisa dilakukan. Sebaiknya semua opsi yang ada segera digunakan, agar masyarakat bisa tetap melintasi jembatan itu,” imbuhnya. (adib)
