SATELITNEWS.COM, TANGERANG —Masa 100 hari kerja kepimimpinan Sachrudin-Maryono menjadi ajang reflektif yang digagas oleh kalangan mahasiswa. Khususnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).
Bertempat di ruang kerja Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, dialog terbuka digelar pada Selasa (4/6/2025) dengan tema: “Transformasi atau Stagnasi Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Kota Tangerang.”
Presiden Mahasiswa UMT, Asrul menegaskan bahwa evaluasi ini lahir dari semangat akademik dan kepedulian terhadap masa depan kota. “Ini bukan semata ajang kritik, tapi bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai agen perubahan. Kami ingin pemerintah kota tidak hanya bekerja berdasarkan wacana politik, tetapi berdasar kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya .
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan enam poin evaluasi terhadap kinerja 100 hari pertama pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang. Poin-poin ini dibangun dari hasil diskusi internal serta riset lapangan yang dilakukan mahasiswa:
Yang pertama adalah implementasi amanat UU No. 26/ 2007. Mahasiswa menyoroti pentingnya pemenuhan amanat Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang mengharuskan minimal 30 persen ruang terbuka hijau (RTH) dari total wilayah kota.
Saat ini, Kota Tangerang baru mencapai 19,2%, jauh dari target ideal. Ini dianggap sebagai indikator lambatnya langkah transformasi kota yang berkelanjutan.
Baca Juga: Uji Emisi di Kota Tangerang, 95 Persen Kendaraan Bensin Lolos
Berikutnya adalah penataan ruang dan kesadaran iingkungan. BEM menilai perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan keterlibatan aktif dalam penataan ruang.
Mahasiswa mendorong agar pendekatan partisipatif lebih dikedepankan, bukan sekadar berbasis proyek infrastruktur.
BeritaTerbaru
Berikutnya adalah peran pemuda dan komunitas ekonomi mandiri. Evaluasi juga menyorot rendahnya pelibatan pemuda dan komunitas lokal dalam agenda pengelolaan lingkungan, seperti penciptaan ruang-ruang hijau atau gerakan peduli udara bersih. Mahasiswa menilai pemuda bukan hanya obyek kebijakan, tapi harus dijadikan subyek pembangunan.
Lalu tata kelola sampah yang belum optimal. Komitmen Pemkot Tangerang dalam pengelolaan sampah dinilai masih belum maksimal.
Meski program seperti bank sampah telah berjalan di beberapa titik, mahasiswa menggarisbawahi perlunya sistem terpadu yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat rumah tangga hingga industri.
Aturan merokok di ruang terbuka hijau (RTH). Mahasiswa menuntut kejelasan pelaksanaan Peraturan Wali Kota No. 7 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Khususnya, aturan larangan merokok di RTH dianggap belum tersosialisasikan dengan baik dan implementasinya masih lemah.
Baca Juga: RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jadi Motor Penggerak Pilah Sampah dari Rumah
Selanjutnya adalah BEM juga menyinggung pentingnya keterbukaan informasi atas program-program yang telah dan sedang dijalankan. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari janji politik yang telah disampaikan saat kampanye.
Menanggapi paparan evaluasi mahasiswa, Wakil Wali Kota Maryono Hasan menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif dialog ini. Ia menilai bahwa ruang-ruang diskusi seperti ini penting untuk menjaga jalannya roda pemerintahan yang demokratis dan responsif.
“Kami menyambut baik inisiatif BEM UMT yang berani dan objektif. Kritik seperti ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kami tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya. Maryono juga menyatakan bahwa beberapa poin yang disampaikan mahasiswa telah masuk dalam rencana jangka pendek dan menengah pemerintah kota.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang inklusif, dengan melibatkan masyarakat sipil, khususnya kaum muda dan akademisi, dalam proses perumusan kebijakan. (mg01)
