SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Sejumlah pengamat politik dan kebijakan publik di Kabupaten Pandeglang, mulai memberikan masukan terkait sosok pengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Ali Fahmi Sumanta.
Mereka menyarankan, agar Pemkab Pandeglang memberikan pilihan kepada pejabat yang memiliki komitmen memajukan daerah, dan tidak asal pimpinan senang. Tujuannya, guna memastikan roda pemerintahan berjalan lancar, dan kebijakan yang diambil bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten, Lukman Hakim mengatakan, ada beberapa kriteria khusus bagi para pejabat yang akan dipilih menjadi Penjabat (Pj) Sekda Pandeglang maupun Sekda definitif. Salah satunya, harus pejabat yang memiliki integritas tinggi dan bisa menjadi perekat semua kalangan.
Selain itu, Pemkab Pandeglang khususnya Bupati Pandeglang, harus jeli dan cerdas dalam memilih sosok Sekda Pandeglang. Meski awalnya akan dijabat oleh Pj, namun kepala daerah harus bisa memastikan posisi Sekda definitif harus diisi pejabat yang berkompeten.
“Selain aspek kepemimpinan, Sekda Pandeglang harus yang memiliki integritas dan religius, agar Kabupaten Pandeglang terbebas dari Penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, juga beliau sosok yang dekat dengan ulama karena Kabupaten Pandeglang dikenal kota sejuta santri,” katanya, Rabu (11/6/2025).
Lukman mengingatkan, proses open bidding atau lelang terbuka harus dijadikan sebagai dasar kualifikasi, bukan sekedar seremonial belaka. Maksudnya, proses lelang terbuka harus dijadikan sebagai ajang mencari sosok Sekda berintegritas dan berkomitmen tinggi.
“Sosok Sekda Kabupaten Pandeglang, idealnya yang memiliki visi besar dalam membangun Pandeglang yang lebih maju, sebagaimana visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih,” ujarnya.
Pada sisi lain, lanjutnya, sosok sekda kedepan orang yang meminta skill manajerial yang baik, dan bisa diterima kepala dan wakil kepala daerah serta ASN di Kabupaten Pandeglang. Namun, kata dia, saat ini alangkah baiknya warga Pandeglang berduka cita terlebih dahulu sebagai penghormatan terakhir.
“Warga Pandeglang, khususnya ASN turut berdukacita atas wafatnya sosok yang cerdas dan bijaksana seperti pak Fahmi. Kita perlu meneladani dan apresiasi, atas berbagai kiprah dan kinerja yang telah dicapai,” tuturnya.
Sementara, Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno mengatakan, wafatnya Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang bukan hanya menyisakan duka, tetapi juga menyisakan satu pertanyaan besar, yaitu siapa yang layak menjadi pengganti, dan seperti apa kriteria Sekda yang dibutuhkan Pandeglang hari ini dan selanjutnya.
Dalam lanskap birokrasi yang cenderung stagnan, lanjutnya, pemilihan Sekda bukanlah soal siapa yang paling senior atau siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.
“Kita tidak sedang mencari petugas absensi harian, melainkan arsitek teknokrasi daerah. Pandeglang tidak butuh Sekda yang hanya mahir membuat nota dinas, tapi yang mampu mengubah arah birokrasi dari mesin lamban menjadi mesin akselerasi pembangunan,” ungkapnya.
Sekda Pandeglang, kata Eko, harus menjadi penerjemah visi-misi kepala daerah menjadi kerja nyata. Bukan penjaga status quo. Dia harus sanggup, memotong mata rantai birokrasi yang selama ini justru menjadi rem pembangunan. Sekda adalah eksekutor senyap, dari kebijakan progresif, bukan pemain aman yang hanya menghindari kesalahan.
“Jangan ada ruang bagi politik balas budi. Sekda harus steril dari lobi partai, dari utang politik pilkada, apalagi dari sindikat proyek. Ini soal public trust. Ketika masyarakat tidak percaya birokrasi, maka sebesar apa pun program, akan nihil hasil. Sekda harus tampil sebagai garda netral, bukan pelayan kekuasaan atau penjaga dapur elite,” ucap Eko.
Kemudian, kata dia, sosok pengganti Ali Fahmi Sumanta harus bisa menjadi translator kebijakan antara kepala daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat.
Kemampuan publik speaking itu penting, tetapi kemampuan membaca peta konflik kebijakan lebih penting lagi. Sekda yang hebat, bukan yang sering muncul di podium, tetapi yang tahu kapan harus bicara dan lebih tahu kapan harus bertindak.
“Harus paham, bahwa jabatan ini bukan semata soal administrasi, tapi soal policy making. Ia harus membaca data, peka terhadap angka-angka kemiskinan, dan berani menawarkan solusi kebijakan yang tidak populis tapi strategis. Ia bukan operator mesin ketik, tapi policy engineer,” ujarnya.
Selain itu, Sekda baru juga haru bisa menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya sekadar menjalankan rutinitas. Tapi Pandeglang, butuh Sekda yang berani memimpin digital transformation, menyulap pelayanan publik dari yang lamban menjadi cepat, dari yang tertutup menjadi transparan, serta harus berani mengubah hal-hal yang selama ini dianggap sudah biasa, meski sebenarnya membusuk dari dalam.
“Pandeglang bukan hanya soal pusat kota, tapi soal pelosok yang masih bergulat dengan infrastruktur dasar. Sekda harus punya telinga yang tajam, menangkap keluh-kesah warga di kaki Gunung Karang. Kepekaan sosial menjadi pembeda, antara birokrat teknis dan pemimpin birokrasi sejati,” paparnya.
Sosok Sekda baru, ujarnya lagi, juga harus bisa menjunjung tinggi nilai gotong royong, sikap rendah hati, dan solidaritas masyarakat Pandeglang harus jadi roh dalam kebijakan.
Sekda jangan sampai jadi menara gading, yang tidak paham tanah yang dipijak. Perlu local wisdom, agar pembangunan tidak melulu soal beton dan angka, tapi juga rasa dan makna.
“Dia harus bisa mengelola ASN sebagai aset, bukan beban. Harus mengerti bahwa meritokrasi bukan sekadar slogan, tapi cara menyaring yang terbaik untuk mengabdi. Kepemimpinannya harus tegas tapi humanis. Kuat secara teknis, tapi tetap membumi secara sosial,” ucapnya.
Pandeglang hari ini, lanjutnya, tidak butuh Sekda yang cukup baik, tapi yang benar-benar tepat. Proses rekrutmen harus transparan dan kompetitif. Sekda adalah jantung birokrasi. Jika jantungnya kuat, maka nadi pembangunan akan berdetak cepat. Jika salah memilih, maka stagnasi akan terus menjadi kutukan.
“Jangan ulangi kesalahan lama. Ini saatnya,, menjadikan jabatan Sekda bukan sebagai hadiah, tapi sebagai mandat perubahan,” tutupnya. (adib)
