SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Sejumlah perwakilan buruh dari Komite Aksi Buruh Bergerak Kota Tangerang (Kabut) menggelar audiensi dengan DPRD Kota Tangerang. Audiensi dilaksanakan pada Selasa (10/6/2025) dan dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Turidi Susanto. Selain itu, turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ujang Hendra Gunawan.
Salah satu persoalan yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah pembayaran upah yang tidak sesuai dengan UMR serta iuran kepesertaan BPJamsostek yang tidak dibayarkan oleh perusahan. Turidi yang mendengarkan pernyataan buruh tak menampik bahwa dirinya terkejut atas apa yang disampaikan oleh buruh.
“Kami cukup kaget juga ya pengaduan dari organisasi Kabut bahwa ada perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan BPJS Ketenagakerjaan hampir 17 bulan, dan uang tersebut dipotong dari gajinya pekerja,” jelasnya.
Turidi menyebut jika dalam audensi tersebut juga ditemukan fakta mengenai banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan gajinya sesuai dengan standar UMR Provinsi yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2024 lalu.
“Ditambah lagi banyaknya juga ternyata perusahaan-perusahaan yang melakukan upaya-upaya yang sangat tidak baik, seperti misalnya menggelapkan data-data buruh dan sebagainya. Saya kira ini kita akan panggil semuanya,” imbuhnya.
“Kita minta diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan kita berharap ada efek jera dari pemerintah dan penegak hukum untuk diselesaikan dan dapat memberikan hukuman berat kepada perusahaan-perusahaan yang memang melanggar hak-hak buruh,” ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden
Lebih lanjut, DPRD Kota Tangerang bersama Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, BPJS Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan akan kembali beraudensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Ya akan kita laksanakan pemanggilan serentak itu tanggal 18 Juni 2025 besok.
Bagi mereka yang tidak hadir ya akan kita surati langsung untuk dilakukan pemeriksaan kepolisian untuk menindak lanjuti,” tambahnya. Turidi berharap, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten turun untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan dari pemerintah.
“Saya kira komitmen Pak Andra Soni sebagai Gubernur Banten kan cukup jelas berkaitan dengan permasalahan perburuhan. Kita minta pemerintahan Banten (Disnakertrans) terutama di pemerintah Pak Andra Soni ini turun ke bawah ya melihat kondisi buruh,” imbuhnya.
“Dan ini jadi masukan positif. Besok pun kita akan undang di Disnakertrans Provinsi Banten. Insya Allah ini menjadi bagian evaluasi. Alhamdulillah dari teman-teman kabut menyampaikan kepada DPRD dan Insya Allah ini menjadi PR kita dan menjadi tugas kita bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses iklim industri dan iklim perburuan di Kota Tangerang,” tambahnya. (made)
