SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Ada bukti baru atau novum terkait sengketa empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Novum ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Atas dasar ini, bisa jadi keputusan siapa pemilik 4 pulau sengketa itu berubah lagi.
“Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum, atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri,usai rapat Tim Nasional Pembakuan Rupabumi pada Senin (16/6/2025).
“Bukti baru tadi penting, karena bisa menjadi landasan yang sangat kuat yang bisa menentukan keputusan kepemilikan pulau tadi. Mari kita tunggu saja teman-teman sekalian, ke arah mana tentu nanti akan melalui kajian, pembicaraan dari Pak Menteri Dalam Negeri yang dilaporkan kepada Bapak Presiden,” kata dia lagi.
Bima menegaskan bahwa novum tersebut tidak bisa diungkap ke publik dan harus dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh Forum Rapat Lintas Instansi (Timnas Pembakuan Rupabumi) ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sendiri tidak hadir dalam rapat pembahasan tersebut. “Bapak Menteri Dalam Negeri akan memimpin langsung rapat koordinasi pada siang hari ini. Tapi karena beliau bertugas mendampingi Bapak Presiden dalam kegiatan kenegaraan di Singapura, maka beliau meminta kami untuk mengadakan rapat yang sangat penting ini,” ucap Bima .
BeritaTerbaru
Mantan Wali Kota Bogor itu juga menjelaskan bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri sebelumnya yang menetapkan empat pulau sebagai wilayah Sumatera Utara bisa saja bergeser.
“Tentu tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki. Apapun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data, dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan empat pulau tadi,” jelas Bima.
Terkait waktu pengumuman keputusan final, Bima menyebutkan bahwa hal itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. “Presiden sangat memberikan atensi, dan akan mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak lama,” tambahnya.
Polemik empat pulau mencuat setelah pemerintah pusat menerbitkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025. Keputusan ini menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
Keputusan ini diambil berdasarkan letak geografis pulau-pulau tersebut yang dianggap lebih dekat ke Sumut dibandingkan Aceh, meski Gubernur Aceh Muzakir Manaf menolak dan menyatakan pulau-pulau itu tetap milik Aceh berdasarkan alasan historis.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan klarifikasi terkait spekulasi yang berkembang di masyarakat. Ia membantah adanya unsur perebutan tambang minyak dan gas (migas) serta tuduhan “hadiah politik” terkait keputusan tersebut.
“Itu perlu riset dan data. Selama ini kita belum punya informasi dan data soal kandungan migas di empat pulau tersebut,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Senin.
Hasan menegaskan bahwa hingga kini belum ada data resmi yang mendukung klaim adanya kandungan migas di empat pulau itu. Wilayah kerja migas Offshore West Aceh (OSWA) berada dalam kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Ia juga menolak spekulasi bahwa keputusan Mendagri Tito Karnavian merupakan hadiah politik kepada Presiden Joko Widodo melalui menantunya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. “Spekulasi-spekulasi seperti itu rasanya tidak perlu ditanggapi,” tegas Hasan.
Hasan mengingatkan bahwa penyelesaian polemik ini sepenuhnya diambil alih Presiden Prabowo Subianto. “Ini tentu Presiden akan mengambil keputusan secepatnya, dengan mempertimbangkan aspirasi maupun sifat historis proses administrasi yang sudah dijalankan,” ujarnya. “Keputusan nanti akan dituangkan dalam regulasi batas wilayah yang berlaku secara hukum dan harus diterima oleh semua pihak,” katanya lagi.
Hasan Nasbi meyakini bukan persoalan sulit bagi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan persoalan itu. Mengingat, polemik kepemilikan keempat pulau itu tidak bersengketa dengan negara lain. (rmg/san)
