SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Pandeglang masih rendah.
Dari satu juta lebih warga Pandeglang yang wajib KTP, baru sekira 0,52 persen atau 5.279 warga Pandeglang yang memiliki identitas digital tersebut. Padahal, Pemerintah Pusat menargetkan 30 persen warga di satu kabupaten/kota sudah memiliki IKD.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, Raden Yunce Dewi, tak membantah masih rendahnya warga Pandeglang yang memiliki IKD. Walaupun, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 30 persen atau 300 ribu warga Pandeglang sudah memiliki identitas digital.
“Di kita masih sedikit, baru 0,52 persen warga Pandeglang, yang sudah memiliki identitas digital, dari sejutaan warga yang wajib KTP. Kita akan upayakan agar targetnya bisa tercapai, kita akan terus kejar,” kata Yunce, Rabu (25/6/2025).
Yunce beralasan, masih rendahnya penggunaan IKD di Kabupaten Pandeglang, karena tidak semua masyarakat memiliki handphone pintar atau smartphone. Selain itu, dia mengakui rendahnya literasi atau informasi mengenai IKD menjadi salah satu penyebabnya.
“Masyarakat, masih banyak yang belum memiliki smartphone berbasis Android, tidak memiliki kuota, atau lebih memilih menggunakan KTP fisik. Selain itu, proses aktivasi IKD juga masih harus dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil, karena aplikasi memerlukan verifikasi secara fisik,” tambahnya.
Baca Juga: Melalui Mobil Keliling Adminduk, Bupati Pandeglang: Pelayanan Harus Cepat dan Mudah
Yunce beranggapan, pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi dan menyampaikan kepada masyarakat, mengenai penggunaan IKD. Akan tetapi, banyak persoalan yang dihadapi ketika di lapangan, salah satunya karena tidak semua masyarakat memiliki kuota internet.
“Kami sudah sering menyosialisasikan IKD kepada masyarakat, tetapi banyak kendala yang dihadapi, seperti tidak memiliki kuota internet, tidak memiliki smartphone berbasis Android, hingga keengganan karena lebih nyaman menggunakan KTP fisik,” ujarnya.
BeritaTerbaru
Yunce menyadari, adanya kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, pihaknua sudah merencanakan kerja sama dengan pihak sekolah, kampus, dan dinas pendidikan untuk menjangkau kelompok usia muda yang dinilai lebih akrab dengan teknologi digital.
“Dengan segala tantangan yang ada, kami berharap agar capaian IKD terus meningkat dan masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki identitas digital demi kemudahan dan keamanan layanan administrasi kependudukan di masa depan,” akunya.
Sebetulnya, kata Yunce, untuk menggunakan IKD tidak terlalu sulit dan bisa dilakukan dengan mudah dan sederhana walaupun diwajibkan memiliki KTP fisik dan mendatangi kantor Disdukcapil sebagai persyaratan administrasi.
“Ini menjadi kendala tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok yang jauh dari pusat layanan, karena untuk pelayanan IKD ini hanya tersedia di Disdukcapil dan tidak membuka di Unit Pelayanan Teknis daerah,” pungkasnya.
Baca Juga: Jabatan Kepala Disdukcapil Pandeglang Kosong, Pembuatan Adminduk Terkendala
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Syamsudin Aliandono, menyarankan agar instansi terkait bergerak cepat dan cermat agar mayoritas warga Pandeglang bisa memiliki IKD. Selain sudah menjadi target Pemerintah Pusat, IKD juga menjadi salah satu kemudahan masyarakat.
“Saya kira ini harus dikejar dan diselesaikan agar semua warga Pandeglang memiliki identitas digital. Saya kira, jika instansi terkait serius dan mau cape, bisa itu terkejar 30 persen warga Pandeglang punya identitas digital,” ungkapnya.
Syamsudin menegaskan, dalam hal ini yang memegang peran penting adalah Disdukcapil Pandeglang. Saat ini, tinggal bagaimana instansi terkait bekerja dan menjalankan target yang diberikan oleh Kemendagri.
“Kalau memang dinas inis serius, saya kira target itu bisa tercapai. Memang ada beberapa cara yang bisa dilakukan dan seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Jika belum bisa maksimal, lakukan jemput bola ke semua rumah warga, saya kira itu cara paling efektif,” imbuhnya. (adib)
