SATELITNEWS.COM, SERANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten, menilai pengelolaan APBD Pemprov Banten belum optimal. Dari realisasi pendapatan yang mencapai Rp12,4 triliun, sebagian besar hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Sementara potensi-potensi pendapatan lainnya, belum dioptimalkan.
Atas hal itu, Banggar DPRD Banten memberikan lima catatan sebagai bahan evaluasi pengelolaan pendapatan Pemprov Banten, di tahun-tahun selanjutnya.
Hal itu, diungkapkan anggota Banggar DPRD Banten, M. Faisal, saat Rapat Paripurna DPRD Banten terkait Pengambilan Keputusan atas Persetujuan Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, Kamis (3/7).
Menurut Faisal, untuk meningkatkan pendapatan Pemprov Banten harus terus meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk retribusi daerah.
“Sistem pengelolaan asset daerah, juga harus dikelola dengan baik. Sehingga, bisa dioptimalkan sebagai sumber pendapatan,” ujar politisi Golkar ini.
Kemudian, lanjutnya, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemprov Banten harus dapat meminimalisir terjadinya pengurangan volume dalam setiap pekerjaan kontruksi, yang berdampak pada pengurangan mutu pekerjaan, termasuk potensi terjadinya kelebihan bayar.
Baca Juga: DPRD Banten Desak Pemprov Segera Serahkan KUA PPAS Perubahan
Hal itu bisa dilakukan, manakala Pemprov Banten memaksimalkan system pengendalian internal pemerintahan, khususnya terhadap prosedur kerja dan pelaksanaan pekerjaan pada asas ketaatan anggaran, yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran.
Terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Pemprov Banten di minta agar dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, serta dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan. Sehingga, Silpa itu bisa berdaya guna dan bermanfaat dalam menghadapi persoalan.
Pengawasan di lapangan, harus ditingkatkan agar dapat meminimalisir terjadinya kasus kelebihan atau kekurangan pembayaran dan volume pekerjaan yang tentunya berdampak pada mutu pekerjaan.
Pemprov Banten, harus melaksanakan system pengendalian internal dengan maksimal, khususnya terhadap prosedur kerja dan pelaksanaan pekerjaan pada asas ketaatan anggaran yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran.
Selain itu, Silpa pembiayaan anggaran tahun 2024 juga cukup fantastis mencapai sekitar Rp444 Miliar. Anggaran itu, kata Faisal, harus difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat seperti sektor Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.
Berdasarkan pembahasan antara TAPD bersama Banggar DPRD, besaran pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp12,4 Triliun lebih dengan selisih pendapatan sebesar Rp4,2 Miliar. Lalu besaran belanja sekitar Rp8,3 Triliun dengan selisih Rp443 Miliar.
Baca Juga: Proyeksi APBD TA 2027 Pemprov Banten Berkurang, Kinerja Bapenda Jadi Sorotan
Untuk transfer Rp3,6 Triliun dengan selisih Rp5 Miliar. Kemudian untuk pembiayaan penerimaan sebesar Rp86 Miliar dan pengeluaran Rp138 Miliar.
Gubernur Banten Andra Soni, menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan oleh Banggar DPRD Banten.
Hal ini, merupakan bagian dari sinergitas yang terus berjalan dengan baik dalam rangka melaksanakan APBD yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Diakui Andra, kedepan dirinya akan mengoptimalkan asset yang ada sebagai potensi sumber pendapatan, termasuk juga sektor pajak retribusi lainnya seperti pajak air permukaan, kendaraan berat.
“Saat ini, memang harus diakui kita masih mengandalkan dari pajak kendaraan, baik PKB maupun BBNKB,” ungkapnya.
Kedepan, sektor pajak ini akan mulai berkurang seiring dengan adanya wacana pengalihan kendaraan yang berbasis bahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Dengan penggunaan kendaraan listrik, tidak ada pajak kendaraan yang masuk ke daerah.
“Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan sumber-sumber potensi pendapatan lainnya,” ujarnya. (luthfi/mardiana)
