SATELITNEWS.COM, LEBAK—Alokasi anggaran pembelian buku pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusar) Lebak sangat minim. Tahun 2025 ini mereka hanya dialokasikan hanya Rp 14 juta. Jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan literatur yang mutakhir dan relevan, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa yang aktif mengakses layanan perpustakaan setiap hari.
“Jadi satu tahun ini, hanya Rp14 juta kurang lebih untuk anggaran pembelian buku. Biasanya bukunya di kisaran 100 eksemplar,” kata Kepala Dispusar Lebak, Robert Chandra, saat ditemui di kantornya, Selasa (22/7/2025).
Robert mengungkapkan, sesuai standar akreditasi perpustakaan, idealnya jumlah tambahan buku baru dalam setahun berkisar 200 hingga 300 eksemplar. Namun, dengan anggaran yang minim, pihaknya hanya bisa menambah seperempat dari jumlah ideal.
“Berapapun yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, kita tetap memaklumi karena mungkin ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Maka dari itu, biasanya kami juga mengupayakan tambahan buku melalui jejaring dengan Perpusnas atau DPR RI,” terangnya.
Saat ini, koleksi buku di Perpusda Saidjah Adinda berjumlah sekitar 28 ribu eksemplar. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, seharusnya perpustakaan memiliki minimal 40 ribu eksemplar agar dapat memenuhi syarat akreditasi A. “Saat ini perpustakaan Saidjah Adinda masuk kategori akreditasi B. Jika ingin mencapai akreditasi A, kita masih kekurangan 12 ribu buku, sesuai dengan jumlah kebutuhan ideal,” ujar Robert.
Minimnya anggaran tersebut juga disorot oleh penggiat literasi. Ketua TBM Rangkasbitung Membaca, Dela Sahma, menilai perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan budaya literasi masih rendah. “Kalau bukunya terbatas dan usang, bagaimana mungkin minat baca masyarakat bisa meningkat? Justru yang harus dibenahi adalah akses ke bahan bacaan yang berkualitas dan variatif,” tegas Dela.
Baca Juga: IPLM Lebak Turun, Dispusar Dorong Sekolah Alokasikan Dana BOS untuk Buku Bacaan Umum
Dela menambahkan, pemerintah sebaiknya menggandeng komunitas literasi dalam kurasi dan distribusi buku agar lebih tepat sasaran. “Kami siap dilibatkan, karena kami tahu buku-buku seperti apa yang paling banyak dicari di lapangan. Jadi jangan hanya mengandalkan logika belanja dari atas, tapi juga harus turun ke bawah,” tandasnya. (bnn)
BeritaTerbaru
