SATELITNEWS.COM, SERANG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, resmi meluncurkan edisi perdana aplikasu Analisa Data Keuangan dan Indikator Sosial Secara Berkala (Angkasa).
Kebijakan itu dilakukan, sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman publik terkait kondisi fiskal serta sosial di wilayah Banten.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, tujuan utama diluncurkannya aplikasi tersebut sebagai langkah awal dalam menghadirkan data keuangan yang tidak hanya berupa angka, tetapi juga memiliki makna strategis bagi kebijakan daerah.
“Angkasa merupakan inovasi yang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap ANGKASA dapat menjadi sarana dalam menyajikan informasi yang utuh dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya, Jumat (29/8/2025).
Rina menerangkan, edisi perdana itu memuat analisis komprehensif mengenai pendapatan daerah, kemampuan keuangan, dan tingkat kemandirian daerah di Banten, termasuk perbandingan antar kabupaten/kota.
“Data menunjukkan Provinsi Banten memiliki kemampuan fiskal yang tergolong tinggi dengan pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata mencapai Rp8 triliun, jauh di atas rata-rata kabupaten/kota di wilayahnya,” tambahnya.
Baca Juga: Tenaga Ahli Diklaim Lebih Kompeten Dibanding ASN dan P3K, Kepala BPKAD Sindir DPRD Banten
Rina melanjutkan, laporan juga menyoroti disparitas ekonomi antarwilayah. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang tercatat memiliki tingkat kemandirian di atas 50 persen karena didukung infrastruktur memadai dan struktur ekonomi yang lebih maju.
Sebaliknya, Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Kota Serang, masih berada pada kategori sedang hingga rendah, dipengaruhi oleh sektor pertanian tradisional serta akses infrastruktur yang terbatas.
“Salah satu fokus dalam edisi ini adalah peran Bantuan Keuangan Provinsi Banten kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan,” ujarnya.
Rina menyampaikan, dari data 2022 sampai 2024 menunjukkan Kabupaten Serang menjadi penerima terbesar dengan porsi 27,2 persen, disusul Lebak 20,4 persen dan Pandeglang 13,6 persen. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Meski demikian, lanjutnya, tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal tetap ada. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran pajak masyarakat di beberapa daerah seperti Kota Cilegon, yang berdampak pada realisasi PAD. Selain itu, adanya sektor industri padat modal yang minim menyerap tenaga kerja turut mempersempit basis pajak daerah.
“Melalui ANGKASA, BPKAD Banten mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, untuk bersama-sama menggali potensi lokal, memperkuat kepatuhan pajak, dan mengoptimalkan bantuan keuangan agar kesenjangan fiskal dapat ditekan,” pungkasnya.
Baca Juga: Barang Milik Daerah Pemprov Banten Kembali Dilelangkan Secara Daring
“Pendapatan daerah ibarat penghasilan keluarga, semakin besar maka semakin leluasa mengatur masa depan. Namun, tanpa kemandirian, pembangunan akan selalu tergantung pada pihak luar,” sambungnya.
Kata Rina, Peluncuran Angkasa juga menandai komitmen BPKAD Banten dalam menghadirkan data berkala yang dapat menjadi pijakan bagi perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Publik diundang untuk mengakses edisi perdana melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh BPKAD Provinsi Banten.
“Ke depan, Angkasa akan diterbitkan secara rutin untuk memberikan pembaruan informasi keuangan dan indikator sosial, sehingga masyarakat dapat terus memantau perkembangan fiskal daerah serta kontribusinya terhadap kesejahteraan bersama,” imbuhnya. (adib)
