SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah resmi mengumumkan 17 paket stimulus ekonomi terbaru senilai Rp16,23 triliun, menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pekerja informal seperti ojek online nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Paket ini tak hanya berfokus pada insentif fiskal dan bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk membuka jutaan lapangan kerja baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait kebijakan yang kita beri nama program paket ekonomi tahun 2025 ini,” ujar Airlangga yang didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU). Kelompok ini mencakup pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik.
Insentif tersebut diberikan kepada 731.361 pekerja dengan alokasi anggaran Rp36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat yang diterima peserta antara lain santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua anak, serta santunan jaminan kematian Rp42 juta.
“Kami berharap program ini bisa membantu meringankan beban para pekerja transportasi online maupun sektor informal lain,” kata Airlangga.
Kebijakan ini tak berhenti pada 2025. Mulai 2026, pemerintah berencana memperluas cakupan penerima hingga mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga. Target penerimanya mencapai 9,9 juta orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp753 miliar.
Secara keseluruhan, 17 program ini dibagi dalam tiga kategori besar. Pertama, delapan program akselerasi pada 2025. Isinya mencakup program magang bagi lulusan perguruan tinggi, perpanjangan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, bantuan pangan Oktober–November 2025, hingga program padat karya tunai di bawah Kemenhub dan Kementerian PUPR. Ada pula program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, percepatan deregulasi PP28, serta proyek perkotaan berbasis gig economy di Jakarta.
Kategori kedua berisi empat program yang akan berlanjut pada 2026. Di antaranya perpanjangan pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM hingga 2029, kelanjutan PPh 21 DTP di sektor pariwisata, insentif pajak untuk sektor padat karya, serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM.
Kategori ketiga adalah lima program besar penyerapan tenaga kerja. Inilah andalan pemerintah untuk membuka peluang kerja luas dalam beberapa tahun mendatang. Airlangga optimistis, kelima program ini bisa menghasilkan 3,5 juta lapangan kerja baru.
Contohnya, operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan menyerap 681 ribu pekerja pada tahap awal dan bisa mencapai lebih dari 1,38 juta pekerja. Program Kampung Nelayan Merah Putih, dengan target 100 desa hingga akhir 2025, diperkirakan menyerap 200 ribu tenaga kerja.
Revitalisasi tambak di wilayah pantura seluas 20 ribu hektare diharapkan menyerap 168 ribu pekerja. Modernisasi 1.000 kapal nelayan diproyeksikan membuka 200 ribu lapangan kerja, sementara replanting atau peremajaan perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare ditargetkan menyerap 1,6 juta pekerja dalam dua tahun.
“Dengan kombinasi kelima program tersebut, pemerintah menargetkan total penciptaan lapangan kerja mencapai 3.553.000 orang,” ujar Airlangga.
Terkait program magang, pemerintah menargetkan 20 ribu lulusan baru (fresh graduate) untuk diserap industri yang bekerja sama dengan pemerintah. “Magang ini untuk lulusan maksimal 1 tahun, baik S1, D3, maupun lainnya, yang link and match dengan sektor industri,” jelas Airlangga.
Para peserta akan mendapat upah sebesar UMP sesuai lokasi bekerja. “Penerima manfaat tahap pertama 20 ribu orang, dengan uang saku sebesar UMP selama enam bulan. Anggarannya Rp198 miliar,” katanya.
Airlangga menekankan, program ini bukan hanya untuk kota besar. Ia berharap tenaga kerja bisa diserap industri di daerah masing-masing. “Misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Kecuali di daerah 3T, kita harus pindahkan mereka sesuai lapangan kerja yang tersedia,” tandasnya.
Di sisi lain, pemerintah kembali melanjutkan bantuan pangan beras untuk Oktober dan November 2025. Beras 10 kg akan dibagikan ke 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 7 triliun untuk program tersebut.
Airlangga mengungkap ada opsi bantuan pangan beras itu diperpanjang sampai Desember. Namun, hal itu menunggu evaluasi dan menyesuaikan realisasi anggaran.
Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan defisit APBN 2025 tidak akan melebar meski pemerintah kembali mengucurkan paket stimulus ekonomi yang menelan anggaran Rp16,23 triliun ini. “Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisitnya melebar,” ujar Purbaya.
Lagipula, sambungnya, pemerintah mempunyai sisa anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp400 triliun lebih. “Jadi daripada sisa, tinggal tiga bulan lagi mungkin enggak kepakai, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa berubah defisit terlalu signifikan,” jelas Purbaya. (rmg/san)
